×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Zero Waste di NTB: Program Unggulan, Minim Anggaran

Rabu, 24 Februari 2021, 17:09 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Zero Waste di NTB: Program Unggulan, Minim Anggaran

Ilustrasi. (medcom.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  (Pemprov NTB) punya program pengelolaan sampah yang berupaya mengelola sampah dari hulu ke hilir, namanya Zero Waste. Salah satu program unggulan Pemprov NTB ini menargetkan neraca pengelolaan sampah bisa mencapai 100 persen pada akhir 2023.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai program Zero Waste terbilang bagus. Sebab, konsep program tersebut tak sekadar mengurangi jumlah sampah, namun juga  daur ulang. Bahkan pengelolaannya berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat.

Terlebih, sekitar 83 persen dari total sampah NTB tidak terurus dengan baik. Dari total 3.388 ton sampah per hari, hanya sekitar 641,9 ton yang bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 51,2 ton yang didaur ulang.

Sayangnya, dukungan anggaran program Zero Waste masih minim. “Rata-rata dalam tiga tahun terakhir alokasinya sekitar 0,20 persen dari APBD,” jelas Koordinator FITRA NTB Ramli Ernanda kepada Infoanggaran.com, Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan data yang diolah FITRA NTB, besaran alokasi anggaran program Zero Waste mengalami naik-turun sepanjang 2018-2021.

Di awal program ini digulirkan, alokasi program tersebut sebesar Rp1,9 miliar atau 0,02 persen dari APBD. Kemudian naik pada 2019 menjadi Rp13,9 miliar atau 0,27 persen, tapi pada 2020 mengalami penurunan sekitar 7,9 persen menjadi Rp12,8 miliar atau 0,23 persen.

Bahkan, anggaran program Zero Waste pada 2021 turun signifikan hingga 62,3 persen. Tahun ini, anggarannya hanya Rp4,8 miliar atau 0,09 persen dari APBD.

Ramli mengatakan, sebagian besar anggaran pengelolaan sampah dalam tiga tahun terakhir dialokasikan untuk membiayai operasional TPA/TPST Regional dengan porsi anggaran rata-rata sekitar 64,5 persen.

“Sementara alokasi untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan pengelolaan masyarakat, masing-masing hanya rata-rata 23,2 persen dan 12,3 persen,” beber Ramli.

Di tengah alokasi anggaran yang terbatas, Ramli menilai implementasi program Zero Waste juga minim dukungan dari kabupaten/kota yang notabene punya kewenangan penuh dalam penanganan sampah.

“Pemprov NTB terkesan menjadi eksekutor sendiri dalam pelaksanaan program Zero Waste ini dalam tiga tahun pelaksanaannya,” jelas dia.

Berdasarkan catatan FITRA NTB, rata-rata anggaran pengelolaan sampah di  kabupaten/kota di NTB hanya 0,31 persen.

Dari 10 kabupaten/kota, hanya empat daerah yang mengalokasikan anggaran di atas rata-rata, yatu Kabupaten Lombok Utara 0,72 persen, Kota Mataram 0,66 persen, Lombok Barat 0,39 persen, dan Sumbawa 0,33 persen. Sementara enam kabupaten/kota lain mengalokasikan di bawah 0,3 persen.

“Fakta ini mengindikasikan lemahnya komitmen sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dalam menangani persoalan sampah,” tutur Ramli.

Lebih jauh, Ramli menduga dukungan yang rendah tersebut akibat belum adanya road map bersama antara pemprov dan kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut dia, ego politik juga turut menjadi penyebab masalah. “Karena program Zero Waste adalah janji politik, kelihatannya ada juga ego politik antar Pemprov NTB dan kabupaten/kota yang belum bisa dipertemukan,” tukas Ramli.

 

Tak Capai Target

FITRA NTB yakin target neraca pengelolaan sampah sebesar 100 persen pada akhir 2023 tidak akan tercapai bila kebijakan anggaran program Zero Waste tidak mengalami perubahan signifikan.

“Kita sangat yakin target tidak akan tercapai, karena duitnya sangat kecil sekali. Teman teman dari pemerhati lingkungan, kemudian yang bergerak di pemberdayaan sampah, juga meyakini bahwa anggarannya terlalu kecil,” terang Ramli.

Jika Pemprov NTB serius dengan program Zero Waste, dia mengatakan porsi anggarannya secara otomatis harus diperbesar.  “Minimal 1 persen dari total APBD.”

Tahun anggaran 2021, misalnya. Dengan total belanja sekitar Rp5 triliun, anggaran program Zero Waste mestinya tidak kurang dari Rp50 miliar, bukan hanya Rp4,8 miliar.

“Kalau Rp50 miliar itu lumayan besar, yang nanti bisa digunakan untuk mensukseskan program unggulannya,” imbuh Ramli.

Begitu juga dengan dukungan anggaran pengelolaan sampah di 10 kabupaten/kota. Porsinya sama: minimal 1 persen dari APBD.

Kendati Zero Waste merupakan program provinsi, Ramli yakin Pemprov NTB bisa mendorong alokasi anggaran pengelolaan sampah di 10 kabupaten/kota agar lebih memadai.

Salah satu caranya dengan memberikan insentif fiskal kepada kabupaten kota yang mendukung program Zero Waste melaui skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE).

“Setidaknya dengan TAPE ini akan meningkatkan motivasi daerah-daerah untuk mendukung program Zero Waste,” tukas Ramli.

Tak kalah penting, Pemprov NTB juga harus menetapkan rencana induk penanganan sampah agar guna mendukung implementasi program Zero Waste.

“Sebagai road map seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, maupun pihak-pihak swasta yang mengelola sampah di NTB,” tutup Ramli.

Tagar. #Anggaran #fitra ntb #pemprov NTB #Zero Waste

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 18 Oktober 2021, 15:26 WIB

Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E

Hak interpelasi perlu dilakukan DPRD DKI semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.

selengkapnya
Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E
DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021, 21:09 WIB

DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun