×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Wapres: Anggaran Bukan Isu Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem, Tapi...

Rabu, 13 Oktober 2021, 16:11 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Wapres: Anggaran Bukan Isu Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem, Tapi...

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpit rapat koordinasi di Provinsi Maluku. (wapresri.go.id).

Infoanggaran.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa anggaran bukan merupakan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sebab menurut Ma'ruf,  sebenarnya alokasi anggaran untuk mengatasi masalah tersebut cukup besar.

“Isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran, tapi tepat sasaran programnya, supaya semua itu berjalan dengan tepat," kata Ma’ruf saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021).

Ma’ruf menekankan pentingnya program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi untuk menyasar sasaran yang sama.

“Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” tegas Wapres.

Menurut Ma'ruf, saat ini konvergensi program dan memastikan penerima sudah tepat merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi. Oleh karena itu, Maruf mengimbau agar pemerintah daerah terus berperan aktif dan berinovasi untuk menyukseskan program percepatan penganggulangan kemiskinan ekstrem.

Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang masuk daerah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran 2021.

"Ada lima kabupaten di Maluku yang masuk skala prioritas," kata Ma’ruf.

Ke-lima kabupaten itu adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Tenggara.

Menurut Ma’ruf, masuknya lima kabupaten tersebut dalam skala prioritas lantaran penghasilan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem di bawah  Rp750 ribu per bulan.

“Sebenarnya kemiskinan ekstrem di Maluku ini bukan hanya lima, tapi untuk 2021 ini hanya lima kabupaten (ditangani)," kata Wapres.

Sementara itu, enam provinsi lainnya yang menjadi skala prioritas adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

 

Cukup Serius

Terlepas dari kunjungan kerja M’aruf Amin, permasalahan kemiskinan ekstrem akibat pandemi di Indonesia cukup serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa atau 4 persen.

Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu masyarakat yang berpengasilan di bawah sebesar 1,9 dolar AS per hari.

Bukan hanya itu, sebagian dari mereka juga tidak memiliki rumah layak huni hingga tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah. Bahkan, pemerintah bertekad menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 mendatang.

Pemerintah membagi penurunan kemiskinan ekstrem secara bertahap yakni pada 2021 sebanyak 20 persen, 2022 30 persen, 2023 35 persen, dan sisanya pada 2024.

Demi mencapai target tersebut, pemerintah tengah melaksanakan banyak program yang diarahkan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

Tahun anggaran 2021, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp168,57 triliun.

Tagar. #pengentasan kemiskinan #Wapres #kemiskinan ekstrem #kemiskinan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19