×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Wamenkeu: Insentif Pajak Tak Efektif di Tengah Pandemi

Kamis, 01 Oktober 2020, 20:01 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Wamenkeu: Insentif Pajak Tak Efektif di Tengah Pandemi

Ilustrasi (Foto: CITA)

Infoanggaran.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tidak efektif di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, roda perekonomian nasional sedang melambat dan menekan usaha para wajib pajak, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut dengan maksimal.

“Perekonomian berada dalam tekanan karena banyaknya kegiatan ekonomi yang tertekan, sehingga kemungkinan penggunaan keringanan pajak tersebut tidak akan maksimal," ujar Suahasil, Kamis (1/10/2020).

Karena itu, dana jumbo yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk insentif pajak tidak maksimal untuk menyembuhkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, faktor lainnya adalah insentif pajak diberikan saat rasio pajak Indonesia terus menurun. “Padahal rasio pajak adalah persoalan utama yang paling mendasar yang harus diselesaikan,” kata Suahasil.

Untuk diketahui, demi menyelematkan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia sama seperti negara lainnya juga mengatur pemberian insentif fiskal kepada dunia usaha maupun individu. Hingga kini pemerintah sudah menempatkan sekitar 0,5 persen sampai 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam bentuk keringanan pajak.

Terkait rasio pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu membeberkan, rasio pajak Indonesia tahun ini bisa berada di bawah 8 persen akibat tekanan pandemi Covid-19 yang terhadap ekonomi.

Kata Febrio, hal ini berisiko karena rasio pajak sendiri sudah turun dalam beberapa tahun terakhir. "Dampak dari pemberian banyak insentif pajak di 2020 maka rasio pajak kita akan turun tajam," ucapnya.

 

Terlalu Banyak Insentif

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menilai pemerintah terlalu banyak memberikan insentif pajak yang pada akhirnya tidak efektif.

"Misalnya dari realisasi dana PEN per 14 september 2020, realisasi insentif pajak PPh pasal 21 DTP baru 4 persen cair, padahal anggaran hampir Rp40 triliun,” jelas Bhima, Kamis pekan lalu.

Selain itu, ada pula PPh final untuk UMKM yang ditanggung pemerintah, nyatanya realisasi baru 12,9 persen.

Untuk itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian insentif pajak tersebut, termasuk pajak mobil nol persen yang diusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, hal itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian.

“Terlalu banyak memberikan insentif fiskal cukup berbahaya bagi keberlanjutan APBN tahun berikutnya, kalau tidak dikaji secara serius dampaknya ke berbagai sektor," tegasnya.

Tagar. #kemenkeu #penerimaan pajak #insentif pajak #wamenkeu

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN