×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Wakil Ketua KPK Sebut Tata Kelola Nikel Bobrok dan Berpotensi Korupsi

Rabu, 10 November 2021, 15:03 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Wakil Ketua KPK Sebut Tata Kelola Nikel Bobrok dan Berpotensi Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (liputan6.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut tata kelola nikel di Indonesia sangat buruk. Setidaknya ada lima titik kebobrokan yang menyebabkan binis nikel berpotensi menjadi ladang korupsi.

Pertama, kebijakan peningkatan nilai tambah nikel tidak konsisten sehingga memberi insentif terjadinya ekspor ilegal.

Masalah lain adalah tidak adanya indikator kinerja uama dalam pembangunan smelter. “Hal ini mengakibatkan lemahnya sistem penilaian dan monitoring evaluasi pembangunan smelter,” terang Alexander melalui keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

Selain itu,  sistem verifikasi pengangkutan dan penjualan komoditas nikel juga lemah. Kelemahan ini terjadi karena rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) badan usaha tidak mencantumkan titik koordinat dan titik serah penjualan.

Keempat, tata kelola nikel juga belum terintegrasi secara realtime baik antara sistem yang ada di internal Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, maupun dengan sistem eksternal seperti Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.

Alexander melanjutkan, aktivitas pertambangan nikel juga belum mengindahkan prinsip good mining practices. Pasalnya, masih ditemukan fakta kerusakan lingkungan di sekitar kawasan pertambangan.

Dia menegaskan, perbaikan tata kelola dan efektifitas penegakan hukum di komoditas nikel Indonesia harus segera dilakukan. "Sehingga, amanat konstitusi untuk melakukan pengelolaan yang bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud,” kata dia.

 

Ladang Rasuah

Alexander melanjutkan, bobroknya tata kelola nikel di Indonesia yang menyebabkan potensi korupsi di industri pertambangan ini cukup besar, bahkan bisa dibilang menjadi ladang korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Ini fakta. Kita pahamlah semuanya," kata Alexander.

Atas dasar itu, dia berharap masyarakat mengawasi gerak-gerik industri tambang nikel di Indonesia. Jika ada yang tidak beres, kata dia, masyarakat tidak boleh segan-segan melapor ke KPK atau aparat penegak hukum lain.

Begitu juga dengan aparat penegak hukum lainnya harus aktif melakukan pengawasan. Alexander mengingatkan,  aparat penegak hukum tidak boleh menerima suap untuk melemahkan pengawasan industri nikel.

"Ketika staf, petugas atau APH menerima sesuatu supaya pengawasannya lemah, enggak jalan. Menerima sesuatu itu gratifikasi. Apalagi dia menerima sesuatu disertai melakukan penyimpangan, jelas itu penyalahgunaan kewenangan," imbuh dia.

Selain melemahkan pengawasan, Alexander mengatakan penerimaan suap untuk pengawasan industri nikel juga menyengsarakan rakyat. "Dalam banyak kasus masyarakat yang tinggal di sekitar tambang eksplorasi selalu hidup dalam kemiskinan,” pungkas dia.

 

Tagar. #KPK #Ekspor Bijih Nikel #nikel #Tata Kelola Nikel #Potensi Korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital