×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Waduh, Bankeu Kota Pekanbaru Dipotong Rp50 Ribu Untuk Administrasi

Rabu, 28 April 2021, 23:14 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Waduh, Bankeu Kota Pekanbaru Dipotong Rp50 Ribu Untuk Administrasi

Ilustrasi (Foto: Medcom)

Infoanggaran.com, Jakarta  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menemukan adanya pemotongan bantuan keuangan (bankeu) Covid-19 sebesar Rp50 ribu di Kota Pekanbaru, Riau.

“Pemotongan ini berdalih dengan alasan biaya administrasi,” jelas Peneliti FITRA Riau Aksiza Utami Putri dalam webinar ‘Impelementasi Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)’ pada Rabu (28/4/2021).

Bankeu tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk 12 kota/kabupaten kepada 29 ribu kepala keluarga (KK) dengan jumlah sebesar Rp300 ribu per KK per bulannya selama tiga bulan.

“Namun di Kota Pekanbaru hanya menyalurkan anggarannya sebesar Rp17,7 miliar dalam dua bulan saja, sedangkan 11 kota/kabupaten lainnya tetap tiga bulan. Untuk realisasi anggarannya, Kota Pekanbaru hanya menyerap sebesar 67 persen dan 11 kota/kabupaten lainnya 100 persen,” jelas Aksiza.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Mahyuddin menyatakan bahwa pemotongan Rp50 ribu sudah disalurkan kembali kepada masyarakat. “Terkait dana Rp50 ribu sudah disalurkan,” kata Mahyuddin.

Senada, Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru Syamsuwir bahwa soal pemotongan dana Rp50 ribu murni pemotongan administrasi dari bank. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pengawasan dengan serius untuk penyaluran bansos Covid-19 ini.

“Kami melakukan pengawasan. Setiap temuan, permasalahan yang ditemukan di lapangan disampaikan setiap tanggal 5 paling lama kepada Irjen Kemendagri,” katanya.

 

Tidak Tepat Sasaran

Selain pemotongan jumlah bankeu, masalah lainnya yang ditemukan oleh FITRA Riau di lapangan adalah penerima bansos tidak tepat sasaran lantaran data penerima bansos tidak diperbarui.

Sebagai contoh, kata Aksiza, data usulan penerima bansos Covid-19 di Kelurahan Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru, Air Dingin total ada 3.679 KK. Rinciannya, data penerima beras cadangan pemerintah (BCP) 234 orang, data sisa valid 669 orang, DTKS 169, data tidak lengkap 804, data prioritas tidak lengkap 508 KK, dan data mampu 1.295.

“Persoalannya, tidak semua data tersebut diberikan atau diusulkan,” tutur dia.

Kemudian, lanjut dia, terdapat juga kendala penyaluran bansos. Misalnya untuk BLT, tidak semua penerima bansos menerima bantuan tersebut. Kendalanya seperti tidak bisa dihubungi, keluar kota atau pisah KK, dan ada juga yang sudah meninggal.

Selain di kelurahan tersebut, FITRA Riau juga menemukan ada beberapa masalah penyaluran bansos di Riau seperti kurangnya sosialisasi pengelolaan dan penyaluran bansos Covid-19, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap.

 

Serapan Belum Maksimal

Kemudian, FITRA Riau juga menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 di Riau, khususnya Kota Pekanbaru, yang belum maksimal.

Sebagai informasi, anggaran penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru sebesar Rp191 miliar dan terealisasi sebesar Rp92 miliar atau 84 persen dari total anggaran yang sudah dialokasikan.

“Berdasarkan temuan lapangan FITRA Riau, anggaran dari Rp191 miliar tadi dialokasikan untuk kesehatan Rp96 miliar, terealisasi sebesar 57 persen. Kemudian untuk penyedia jaring pengaman sosial 28 persen dan penanganan ekonomi Rp26 miliar,” jelas Aksiza.

Oleh sebab itu, FITRA Riau mendesak agar bantuan tunai harus diberikan 100 persen kepada masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan dengan alasan apa pun.

“Kedua, Pemkot Pekanbaru harus merealisasikan anggaran penanganan Covid-19 100 persen karena selama ini hanya sekitar 84 persen,” jelas Aksiza.

Kemudian, Pemkot Pekanbaru harus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan kemudian data penerima bansos harus diperbarui agar tetap sasaran.

Hal terpenting lainnya, Pemkot Pekanbaru diminta membuka informasi terkait anggaran Covid-19 ke publik. Sampai saat ini, di kanal resmi pemerintah Kota Pekanbaru tidak ditemukan data anggaran penanganan Covid-19.

"Kita juga sudah coba mengirimkan surat permintaan informasi untuk meminta data DTKS, KPM dan realisasi anggaran Covid-19. Namun, sampai saat ini belum ada respons dari PPID,” tutupnya.

Tagar. #bansos covid-19 #fitra riau #Pemprov Riau #Bansos Tunai #bankeu

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 18 Oktober 2021, 15:26 WIB

Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E

Hak interpelasi perlu dilakukan DPRD DKI semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.

selengkapnya
Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E
DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021, 21:09 WIB

DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun