×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Wacana Pajak Sembako Tidak Manusiawi

Kamis, 10 Juni 2021, 19:46 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Wacana Pajak Sembako Tidak Manusiawi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembilan barang kebutuhan pokok (sembako) dinilai tidak manusiawi.

"Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini di mana daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Kamis (10/6/2021).

Dalam Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), setidaknya ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen.

Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah dan ketiga, menggunakan tarif PPN 1 persen.

Tulus mengatakan, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi.

Di samping itu, kata dia, pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat.

"Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," jelas Tulus.

 

Naikkan Cukai Rokok

Sebagai solusi dari wacana pemungutan pajak sembako tersebut, Tulus menyarankan agar pemerintah menaikkan cukai rokok secara lebih signifikan.

“Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN. Pemerintah bisa menaikkan cukai rokok,” kata Tulus.

Sebab, kata dia, dengan kenaikan cukai rokok potensinya cukup besar. Pemerintah bisa meraup hingga Rp200 triliun lebih dalam setahun.

“Selain itu, juga akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah akan mengenakan PPN pada sejumlah barang/jasa tertentu. Untuk kategori barang, pemerintah akan mengenakan PPN pada kelompok bahan kebutuhan pokok atau sembako dan hasil pertambangan, dari yang saat ini masih bebas pajak.

Sementara untuk kategori jasa, pemerintah akan mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN. Salah satunya yaitu jasa pendidikan, yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi; dan pendidikan luar sekolah.

Tagar. #pajak sembako #cukai rokok #perlindungan konsumen #YLKI #Pajak

Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total