×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Vaksinasi Covid-19: Risiko Korupsi Tinggi, Namun Minim Transparansi

Selasa, 26 Oktober 2021, 13:23 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Vaksinasi Covid-19: Risiko Korupsi Tinggi, Namun Minim Transparansi

Ilustrasi. (kemenkes.go.id).

Infoanggaran.com, Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan, program vaksinasi Covid-19 mempunyai risiko korupsi yang tinggi. Tetapi di saat bersamaan, program tersebut minim transparansi.

Peneliti TII Agus Sarwono mengatakan, potensi korupsi bisa terjadi pada proses pengadaan vaksin. Sebab, prosesnya dilakukan secara darurat dan tidak menggunakan mekanisme pengadaan pada umumnya yang lebih terbuka.

"Potensi korupsi yang terjadi adalah saat penentuan harga dan jenis vaksin," jelas Agus dalam sesi diskusi "Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Open Goverment Partnership 2021", Selasa (26/10/2021).

Menurut dia, pembelian vaksin dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan distribusi ke masyarakat juga bisa berakibat pada pemborosan, termasuk kehawatiran vaksin rusak dan kadaluwarsa.

Selain itu, program vaksinasi gratis juga berisiko menimbulkan terjadinya fraud. "Risiko ini bisa terjadi bila ada pihak tertentu dengan sengaja menjual vaksin untuk dosis ketiga (booster)," imbuh Agus.

Di tahun anggaran 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program vaksinasi sebesar Rp57,84 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp47,61 untuk pengadaan vaksin dan sisanya sebesar Rp6,8 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, metode pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada PT Bio Farma, penunjukan langsung badan usaha, dan kerjasama dengan lembaga atau badan internasional.

Agus menegaskan bahwa metode pengadaan tersebut berisiko melahirkan konflik kepentingan, harga kemahalan, bahkan posisi pemerintah lemah dalam kontrak.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengamini bahwa proses pengadaan dalam keadaan darurat berpotensi terjadi penyimpangan.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi membeberkan, penyimpangan tersebut bisa berupa permintaan komisi atau kick back, persekongkolan antar penyedia untuk mengatur harga, hingga pengadaan fiktif.

Bahkan, kata Setya, situasi pandemi bisa saja dimanfaatkan "untuk menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa darurat pada paket pekerjaan yang bukan untuk penanganan darurat."

Menurut Agus, bukan tidak mungkin risiko korupsi pada pengadaan vaksin memang terjadi di lapangan. Selain dilakukan melalui mekanisme pengadaan dalam keadaan darurat, proses pengadaan juga tidak dilakukan secara transparan.

"Pengadaan darurat di LPSE Kemenkes tidak terpublikasi," tegas dia.

Terlebih lagi, Indonesia sudah punya pengalaman kasus korupsi terkait pengadaan darurat dalam penanganan flu burung, beberapa tahun lalu.

"Kerugian negara akibat korupsi pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi riset dan alih produksi vaksin flu burung ditaksir mencapai Rp63,9 miliar," kata Agus, mengingatkan.

 

Informasi Rinci

Lebih jauh, Agus Sarwono berharap pemerintah meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan vaksin, termasuk pengadaan logistik pendukung program vaksinasi yang tidak banyak disampaikan ke khalayak.

"Kemenkes sebaiknya memberi informasi secara rinci mengenai rekanan ataupun pihak lain yang terlibat dalam pengadaan vaksin dan realisasi penggunaan anggaran guna menjaga akuntabilitas," pinta Agus.

Pemerintah juga harus mempublikasi informasi pengadaan vaksin secara berkala dan mudah diakses publik. Dengan begitu, semua pihak dapat terlibat dalam mengawasi pengadaan vaksin dan logistik pendukung program vaksinasi.

Selain itu, Agus meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk menerima dan menindaklanjuti laporan penyimpangan pengadaan dan distribusi vaksin. Tim tersebut bisa berasal dari Inspektorat Kemenkes dengan melibatkan lembaga lain seperti LKPP, BPK, dan KPK.

Tidak kalah penting, proses pengadaan dan distribusi vaksin juga harus diaudit secara berkala. "Hasil audit kemudian disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas," pungkas Agus.

Tagar. #Korupsi Vaksin Covid-19 #transparansi #pengadaan barang/jasa #vaksinasi covid-19 #anggaran vaksin covid-19

Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen