×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Vaksinasi Berbayar Mengarah ke Monopolistik

Jumat, 16 Juli 2021, 20:53 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Vaksinasi Berbayar Mengarah ke Monopolistik

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan vaksinasi berbayar mengarah ke monopoli vaksin dan obat-obatan di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan.

“Menurut saya, kepentingan monopolistik ini merupakan tarik-menarik kepentingan, sebab dalam kebijakan publik, kelompok-kelompok kepentingan memang berperan juga,” jelas Trubus dalam diskusi daring, Jumat (16/7/2021).

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari perubahan kebijakan vaksinasi yang sudah berubah sebanyak tiga kali. “Dasar hukumnya sendiri juga tidak terlalu jelas karena lebih banyak kepentingan eksekutif di sana. Ada kerawanan dalam aspek manajemannya. Semua seolah sudah diatur,” jelas dia.

Lalu, harga vaksin di pasaran yang berbeda-beda juga sebagai bukti bahwa ada permasalahan di level pengambilan kebijakan. Misalnya, untuk vaksin berbayar Sinovac dihargai Rp1 juta dan Sinopharm Rp1,3 juta atau lebih mahal sekitar Rp300 ribu.

Padahal, kata dia, sejak awal presiden sudah mengatakan bahwa vaksinasi seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat (bukan hanya warga negara).

Mengenai vaksinasi berbayar ini, Trubus menjelaskan bahwa pada kebijakan awal, Vaksin Gotong Royong (VGR) hanya boleh untuk perusahaan. Setelah itu muncul kebijakan baru bahwa boleh dibebankan kepada individu.

“Saya menduga ada pemburu rente yang berusaha mengambil keuntungan. Kegiatan ini ilegal sebenarnya karena semuanya dibebankan kepada individu,” kata dia.

Kemudian, ada peran ganda dari BUMN. Padahal, BUMN adalah representasi negara atau publik. Seharusnya BUMN seharusnya berperan sebagau distributor vaksin dan bukan sebagai penjual. “Ada dugaan mungkin ada perusahaan swasta yang digandeng oleh BUMN untuk maksud komersialiasi vaksin,” tuturnya.

Senada, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi menilai, di tengah keterpurukan ini ada orang-orang yang sengaja mengambil keuntungan. Oleh karena itu, dia khawatir kondisi Indonesia di tengah pandemi sulit membaik walau dengan adanya kebijakan PPKM Darurat.

“Saya khawatir efektivitas penanganan Covid-19 ini tidak berjalan dan malah semakin buruk,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah mengantisipasi bahwa tahun 2021 bisa lebih gawat dibandingkan 2020.

Sedangkan dari sisi anggaran, Badiul menilai realisasi anggaran PEN tahun ini kemungkinan tidak akan mencapai 100 persen. Pasalnya, per 18 Juni 2021, realisasi PEN baru mencapai Rp226,6 triliun atau mencapai 32,4 persen dari total Rp669,4 triliun dana PEN 2021.

Kemudian, pemerintah menambah anggaran kesehatan sebesar Rp13,01 triliun. Anggaran vaksinasi Rp130,03 triliun, pengadaan vaksin Rp58,18 triliun, testing dan tracking Rp9,1 triliun dan insentif nakes Rp61,94 triliun.

Badiul menilai penambahan anggaran itu juga menjadi masalah baru dan perlu kehatian-hatian dalam realisasinya. “Catatan serius untuk anggaran Indonesia, setiap terjadi kedaruratan, maka terjadilah korupsi di Indonesia. Penyakit kronisnya sudah luar biasa dan lebih kronis dibandingkan dengan wabah ini,” tukasnya.

 

Hanya Atur Rakyat

Sementara Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi aturan PPKM Darurat buatan pemerintah. Dia menilai aturan tersebut hanya berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Sementara itu, tidak banyak aturan yang menuliskan tentang apa-apa saja kewajiban pemerintah kepada rakyatnya selama PPKM Darurat.

"Ketika kita baca semuanya, hampir seluruhnya itu berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh berkerumun ya, tidak boleh ini, dan tidak boleh itu. Tapi saya tidak terlalu banyak membaca apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pelaksanaan PPKM ini," kata Ray.

Melalui aturan PPKM Darurat, pemerintah dapat mengatur hingga memberlakukan sanksi bagi masyarakat. Ketika masyarakat berkerumun, masyarakat ngeyel dan membandel, pemerintah melalui aparatnya langsung menindak.

Menurut Ray, aturan PPKM Darurat berbeda dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam aturan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat

Lebih ironis lagi, kata Ray, kondisi darurat tidak tercermin di level pemerintahan. Contohnya, ada menteri yang menonton sinteron, kemudian ada juga menteri yang turut hadir dalam pemberian penghargaan kepada sinetron terbanyak ditonton, hingga perjalanan seorang menteri ke AS yang disebut bertujuan melakukan lobi-lobi dan negosiasi mendatangkan vaksin.

“Jadi ada kesan darurat ini di masyarakat saja. Di pemerintahnya sendiri sih gak darurat-darurat amat,” tutupnya.

Tagar. #PPKM Darurat #harga vaksin corona #anggaran pen #data vaksinasi #diskriminasi vaksinasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin