×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

UU TPKS Cegah Perkawinan Anak

Selasa, 19 April 2022, 19:23 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

UU TPKS Cegah Perkawinan Anak

Ilustrasi perkawinan anak. (Foto: tagar.id).

Infonggaran.com, Jakarta -  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara progresif mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak.  

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Agustina Erni mengatakan, Pasal 10 UU TPKS mengatur pelaku pemaksa perkawinan akan dipidana paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.  

“Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak,” ungkap Erni dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022). 

Erni juga menyampaikan bahwa perkawinan terhadap anak merupakan kejahatan. 

“Perkawinan anak merupakan kejahatan kepada anak karena telah melanggar dan mencederai hak-hak mereka,” ucap Erni. 

Sayangnya, selama masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan pengajuan dispensasi kawin di beberapa daerah. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah perkawinan anak. 

Data Badan Peradilan Agama (Badilag) 2019 menyebut ada 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Pada 2020 angka ini melonjak hingga 65.301 kasus dan pada 2021 jumlahnya sebanyak 63.350 kasus. 

"Artinya terdapat peningkatan sekitar 300 persen. Berdasarkan data yang kami terima, dispensasi kawin tertinggi berada di daerah Jawa, yaitu di Pengadilan Agama Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Semarang, dan Pengadilan Agama Kota Bandung,” ujar Erni. 

Angka pengajuan dispensasi kawin meningkat karena berbagai alasan diantaranya untuk menghindari zina, belum meratanya pemahaman kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan faktor ekonomi. 

Menurut Erni, tingginya permintaan dispendasi kawin juga didorong oleh perubahan batas usia kawin 16 tahun menjadi 19 tahun sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karena itu, untuk mencegah dan menangani perkawinan anak, Kementerian PPPA tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dispensasi Kawin 

"RPP tersebut saat ini sedang berproses di Sekretariat Negara," sebutnya. 

RPP ini akan mengatur koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta upaya peningkatan kapasitas Hakim Pengadilan Agama.

Tagar. #anak #TPKS #perkawinan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin