×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

UU HPP Disahkan, Menkeu Pede Pajak Bertambah Rp130 Triliun

Jumat, 08 Oktober 2021, 12:22 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

UU HPP Disahkan, Menkeu Pede Pajak Bertambah Rp130 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers usai DPR RI mensahkan UU HPP. (Youtube Kemenkeu RI).

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini penerimaan perpajakan bakal bertambah hingga ratusan triliun rupiah seiring dengan berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan DPR RI.

“Untuk 2022, minimal Rp130 triliun akan ada additional pendapatan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (7/10/2021).

Sri Mulyani mengatakan, tambahan pendapatan tersebut juga akan meningkatkan tax ratio alias rasio perpajakan Indonesia menjadi 9,22 persen dibanding tahun ini yang hanya diperkirakan sekitar 8,58 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, capaian positif itu bakal diperoleh seiring dengan adanya materi perubahan kebijakan perpajakan. Misalnya, penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 35 persen bagi orang pribadi yang berpenghasilan Rp5 miliar ke atas, pajak karbon, dan penambahan jenis barang kena cukai.

“Basis perpajakan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan luas,” tukas dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menegaskan UU HPP tetap adil dan berpihak kepada kelompok masyarakat kurang mampu.

Contoh konkritnya, kebijakan tarif PPN orang pribadi sebesar 5 persen dari semula menyasar masyarakat berpenghasilan Rp50 juta per tahun kini hanya berlaku untuk masyarakat berpenghasilan Rp60 juta.

Dia mengingatkan, sistem perpajakan yang baik berdasarkan praktik internasional adalah sistem pepajakan yang bisa menciptakan netralitas.  "Artinya, distorsi yang muncul akibat pajak tidak menimbulkan sebuah distrosi yang kemudian menuju kepada kegiatan tidak produktif atau terjadinya kebocoran pajak.”

 

APBN Sehat

Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa reformasi perpajakan semata-mata dilakukan untuk mendukung APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Risiko APBN harus makin terjaga, yaitu rendah dan relatif manageable,” jelas Sri Mulyani.

Dia meyakini, kondisi tersebut bakal dicapai seiring bertambahnya penerimaan perpajakan pasca diberlakukannya UU HPP.  Bahkan rasio utang juga bisa terjaga, bahkan menurun.

Dengan kata lain, penerimaan perpajakan yang meningkat secara otomatis bakal mengurangi ketergantungan APBN terhadap utang demi memenuhi kebutuhan belanja negara.

Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen yang cukup stategis dalam proses pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. “Terutama, pada saat kita menghadapi hantaman seperti Covid-19,” pungkas dia.

Tagar. #perpajakan #ruu hpp #menkeu #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19