×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

UU Ciptaker Masih Ditolak Publik, Kemenkeu Buru-buru Minta Turunan UU Dirampungkan

Selasa, 06 Oktober 2020, 20:50 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

UU Ciptaker Masih Ditolak Publik, Kemenkeu Buru-buru Minta Turunan UU Dirampungkan

Ilustrasi (Foto: Klikwarta)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law segera dirampungkan. Padahal, UU tersebut masih mendapatkan banyak penolakan publik setelah disahkan pada Senin (5/10/2020).

Soal perlunya turunan UU Ciptaker segera dirampungkan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu beralasan, UU Ciptaker bisa menjadi modal untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di 2021. 

Terlebih, saat ini semua komponen produk domestik bruto (PDB) yakni konsumsi, investasi, dan ekspor terkontraksi negatif. Hanya belanja pemerintah yang positif.

Sejumlah alasan itu yang menyebabkan bos BKF ini menanggap perlu adanya percepatan pengesahan aturan turunan UU Ciptaker.

"Di 2021 tidak mungkin hanya pemerintah saja yang positif. Kalau pemerintah lagi yang positif tapi semuanya negatif, ekonomi masih kontraksi. Maka, kita harus dorong investasi sekencang-kencangnya. Itulah faktor pentingya Omnibus Law," ujar Febrio, Selasa (6/10/2020).

Untuk itu, Kemenkeu berharap peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Presiden (Perpres) bisa rampung segera.

Dengan demikian, UU tersebut bisa dilaksanakan dan menarik banyak usaha baru serta menarik tenaga kerja. "Sehingga recovery ekonomi kita di 2021 bisa mencapai 5 persen lagi," sebut Febrio.

Selain itu, Febrio menambahkan, lima tahun terakhir ekonomi Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen, dan bisa menyerap 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya. Alhasil, tingkat pengangguran rendah dan kemiskinan di bawah dua digit.

Namun, pandemi Covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara dunia membuat data tersebut anjlok cukup dalam. Lebih dari 92 persen ekonomi negara-negara di dunia pada tahun ini diproyeksi akan terkontraksi, termasuk Indonesia.

"India terdalam dengan minus 24 persen, Indonesia minus 5,3 persen dan kita tidak nyaman dengan itu," jelasnya.

 

Penolakan Publik

Menanggapi banyaknya penolakan publik terhadap UU Ciptaker, Febrio berpendapat hal itu biasa dan justru mendorong warga membaca dokumen UU sebanyak 905 halaman tersebut.

“Kalau semakin skeptis kan bagus, keinginan tahu dengan banyaknya topik-topik memang tidak mudah menguasai semuanya,” kata dia.

Untuk itu, dia berharap semakin banyak pihak yang membaca dan mengetahui isi dari Omnibus Law.

Lebih lanjut, jelas Febrio, UU Cipta Kerja ini adalah simplifikasi proses usaha di Indonesia, mengingat easy of doing business (EoDB) Indonesia yang sudah bertahun-tahun mentok di peringkat 72-73. Hal itu terutama disebabkan oleh karut marut perizinan.

Semangat yang mendominasi Omnibus Law, kata dia, adalah menyederhanakan proses untuk membangun usaha. "Jangan sampai orang yang punya ide, yang cepat menghasilkan produk lalu menghasilkan pekerjaan, tapi susah mengurus izinnya,” pungkasnya.

Tagar. #kemenkeu #ruu cipta kerja #omnibus law #kebijakan fiskal

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN