×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

UU ASN: DPR Mau Revisi, Pemerintah Enggan

Senin, 18 Januari 2021, 16:20 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

UU ASN: DPR Mau Revisi, Pemerintah Enggan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Rapat Kerja bersama MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. (Youtube DPR RI).

Infoanggaran.com, Jakarta – UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bakal direvisi. Targetnya, rampung tahun ini. Sudah masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2021.

RUU tersebut merupakan usulan inisiatif DPR. Lembaga ini menganggap UU Nomor 5 Tahun 2014 menciptakan sistem kepegawaian yang bermasalah.

Pengaturan pembagian manajemen ASN, salah satunya. Selain PNS, UU ASN juga mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) alias pegawai kontrak.

Sayangnya, UU itu tidak mengatur sifat dan jenis pekerjaan antara PNS dan PPPK. Akibatnya, beban kerja di lapangan bisa sama tapi hak yang diterima berbeda.

Menurut DPR, model manajemen ASN seperti itu belum mampu memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum terhadap PPPK. Dengan kata lain, PPPK dirugikan.

Kendati begitu, pemerintah enggan UU ASN direvisi.  Menurut pemerintah, aturan yang disahkan pada Januari 2014 ini justru sangat diperlukan dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya mendorong peningkatan kualitas birokrasi, alih-alih banyak menimbulkan masalah.

Pemerintah mengaku masih terus berupaya untuk menjalankan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 hingga saat ini, terutama terkait dengan manajemen PNS yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020 dan manajemen PPPK yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018.

Menurut pemerintah, UU ASN bisa mendukung pemerintah mewujudkan merit system--kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Begitu gambaran umum Rapat Kerja (raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB) Tjahjo Kumolo terkait RUU ASN, Senin (18/1/2020).

 

Lima Perubahan

Komisi II DPR menjelaskan, terdapat lima materi muatan perubahan dalam merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Pertama, pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas pensiun,” ujar Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal saat menyampaikan penjelasan materi perubahan RUU ASN.

Syamsu mengatakan, pengangkatan PNS itu dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan dengan memprioritaskan masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik.

Kalau tenaga honorer tidak bersedia diangkat menjadi PNS, kata Syamsu, “maka diangkat menjadi pegawai PPPK.”

Kedua, kesejahteraan PPPK. Hak PPPK harus disesuaikan dengan PNS mulai dari hak atas gaji, tunjangan, fasilitfas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Ketiga, penghapusan lembaga KASN. “Tugas, fungsi, dan kewenangannya (KASN) dilekatkan kembali kepada Kementerian PAN-RB,” tukas Syamsu.

Materi muatan perubahan UU ASN yang selanjutnya adalah penetapan kebutuhan ASN. Menurut Komisi II DPR, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK harus disertai jadwal pengadaan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria untuk masing-masing jabatan.

“Dalam hal kebutuhan PNS dan PPPK belum ditetapkan, pengadaan PNS dan PPPK dihentikan,” tegas Syamsu.

Terakhir, terkait pengurangan ASN. Sebelum pemerintah melakukan perampingan organisasi yang mengakibatkan pensiun dini bagi PNS dan pengurangan PPPK secara masal, revisi UU ASN bakal mewajibkan pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

 

Domain Pemerintah

Menyikapi hal tersebut, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa empat materi muatan perubahan RUU ASN yaitu pengangkatan honorer, kesejahteraan PPPK, penetapan kebutuhan ASN, pengurangan ASN, dan merupakan domain pemerintah sehingga tidak perlu diatur dalam UU ASN.

“Ini bisa secara dinamis mengikuti perkembangan yang ada,” jelas Tjahjo saat menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU ASN.

Soal pengurangan ASN misalnya. Menurut Tjahjo, kebijakan birokrasi ini merupakah hak prerogatif presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, lanjut dia, “perampingan organisasi dilakukan dengan hati-hati sesuai peraturan perundang-undangan melalui proses evaluasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja agar dapat diketahui kebutuhan riil pegawa.”

Begitu juga dengan penetapan kebutuhan ASN. Pemerintah mengklaim hal tersebut sudah diatur dalam peraturan teknis sehingga tak perlu dirumuskan dalam UU ASN.

“Setiap instansi pemerintah akan ditunda juga pengangkatan CPNS-nya jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan. Bahkan secara nasional dapat ditunda karena kondisi tertentu,” jelas Tjahjo.

Khusus terkait materi penghapusan KASN, politisi PDIP itu mengatakan langkah tersebut justru bisa mengganggu konstruksi keseluruhan UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam mewujudkan merit system, bahkan mengakibatkan terjadinya intervensi politik.

“KASN sebagai lembaga netral dan independen untuk mengawal dan megawasi pelaksanaan merit system, penegakan kode etik dan kode perilaku yang mandiri, serta bebas intervensi politik,” tegas Tjahjo.

Ketimbang dibubarkan, dia menilai DPR seharusnya memberi penguatan fungsi dan peran kepada KASN agar pengawasannya lebih optimal.

Atas dasar itu, kata Tjahjo, “saat ini pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.”

Pemerintah tidak mempermasalahkan jika DPR tetap keukeuh merevisi UU ASN. “Tetapi dalam konteks memperkaya, tidak mengubah secara prinsip yang menjadi domain pemerintah,” pinta Tjahjo.

 

Benahi Kepegawaian

Mendengar pandangan pemerintah yang disampaikan Tjahjo, sejumlah anggota Komisi II DPR ramai-ramai “menyerang” pria kelahiran Surakarta itu.

Endro S Yahman salah satunya. Dia mengatakan revisi UU ASN dilakukan semata untuk membenahi sistem kepegawaian yang hingga saat ini justru menimbulkan masalah seperti honorer dan PPPK.

“Revisi UU ASN ini diperlukan untuk penguatan kepada pemerintah, kaitannya menyongsong (visi) Indonesia Maju,” kata Endro, mengingatkan.

“Sikap pemerintah jelas (menolak revisi UU ASN). Ini idealisme pemerintah untuk menertibkan ASN, tapi realitas hari ini ratusan ribu rakyat Indonesia berharap hidup dari sini dan Pak Tjahjo sudah Menteri PAN-RB ketiga (era Jokowi) tidak mampu menyelesaikan persoalan,” kata anggota Komisi II DPR lainnya, Komarudin Watubun.

Anggota Komisi II DPR lainnya lagi seperti Johan Budi, Guspardi Gaus, Hugua, Sukamto, dan Junimart Girsang juga menyangkan sikap pemerintah yang menolak lima materi perubahan RUU ASN yang diusulkan lembaga legislatif.

Sementara anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid menyarankan agar Panitia Kerja (Panja) RUU ASN tetap dibentuk kendati pemerintah menolak revisi. “Kita nanti dengan pemerintah bisa bicara yang lebih mendalam dalam forum yang akan panjang tentang masalah-masalah ASN,” katanya.

 

Tagar. #ASN #dpr #menpan RB #UU ASN #revisi UU ASN

Berita Terkait
Anggaran THR dan Gaji ke-13 Capai Rp215 T

Kamis, 08 April 2021, 14:20 WIB

Anggaran THR dan Gaji ke-13 Capai Rp215 T
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju