×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Utang Melonjak, Sri Mulyani: Untuk Masyarakat

Selasa, 22 Maret 2022, 13:26 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Romauli Lubis

Utang Melonjak, Sri Mulyani: Untuk Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara CNBC Economic Outlook 2022.

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, utang pemerintah yang melonjak signifikan selama pandemi Covid-19 semata-mata untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat dalam menghadapi krisis.

"Kita berutang untuk selamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial," ujar Sri Mulyani dalam acara CNBC Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022). 

Sri Mulyani menjelaskan,  kebijakan utang diambil lantaran penerimaan negara sempat mengalami kontraksi hingga 18 persen seiring aktivitas perekonomian yang drop akibat pembatasan mobilitas masyarakat, terutama di tahun anggaran 2020.

Di sisi lain, sambung dia, kebutuhan belanja meningkat untuk membantu kebutuhan masyarakat keluar dari krisis.

“Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas 3 persen dan ini masih di bawah 60 persen (produk domestik bruto/PDB),” ujar dia.

Untuk diketahui, utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp6.919,25 atau 39,63 persen PDB.

Jumlah ini melonjak hingga 30,95 persen dibandingkan akhir 2019 yang hanya Rp3.446,96 atau 27 persen PDB. Dengan kata lain, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp2.141,25 triliun sejak 2020

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan, lonjakan utang tersebut digunakan antara lain untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, pembuatan tempat isolasi, penyediaan PCR, APD (alat pelindung diri), ventilator serta vaksin.

Terlebih lagi, masyarakat terkena Covid-19 yang harus rawat inap di rumah sakit pun ditanggung biayanya oleh pemerintah hingga anggarannya mencapai sekitar Rp220 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantalan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai, bantuan bagi pelaku UMKM, KUR dan sebagainya.

“Ini tujuannya agar space masyarakat membesar, bantalan makin kuat tapi ada biayanya," imbuh Sri Mulyani.

Kendati begitu, Menkeu menyadari bahwa utang pemerintah harus terus dikendalikan untuk menghindari risiko fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut dia, penguatan rezim pajak harus diperkuat sejak saat ini, mengingat APBN sudah bekerja keras selama pandemi Covid-19.

"Secara keseluruhan, (reformasi perpajakan) menciptakan sebuah rezim pajak yang adil tapi pada saat yang sama sebuah rezim pajak yang kuat," kata dia.

Sri Mulyani menegaskan, kebijakan perpajakan yang diatur dalam UU HPP sama sekali bukan untuk menyusahkan masyarakat, termasuk kenaikan PPN menjadi 11 persen yang selama ini dianggap membebani masyarakat.

"Kita paham bahwa sekarang fokus kita pemulihan ekonomi, namun fondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun," tukas dia.

Menkeu meyakini, reformasi perpajakan akan mempercepat pemulihan ekonomi, bahkan saat ini saja sudah mulai menguat.

"Kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih, itu yang dipakai membayar utang," tandas Menkeu.


Tagar. #utang pemerintah #sri mulyani #apbn #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya