×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Utang Melonjak Saat Pandemi, Menkeu: Tak Ada Pilihan

Kamis, 09 Desember 2021, 17:43 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Utang Melonjak Saat Pandemi, Menkeu: Tak Ada Pilihan

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbincang dengan Gita Wirjawan. (Youtube Gita Wirjawan)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui jumlah utang pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan selama pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak punya pilihan untuk menutup defisit anggaran selain dari utang.

"2020 kita lumpuh, pajak turun 18 persen,  belanja naik 15 persen, maka defisit di 6 persen," kata Sri Mulyani beralasan saat berbincang bersama Gita Wirjawan dalam Endgame S3E04, dikutip pada Kamis (9/12/2021).

Begitu pandemi melanda, pemerintah langsung menaikkan batas defisit anggaran 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2021.

Pelebaran defisit itu membuat utang pemerintah membengkak. Posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun. Utang yang setara dengan 39,69 persen dari PDB ini meningkat hingga Rp1.931,15 dari posisi Oktober 2019.

Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal saat pandemi mengalami situasi sulit. Di satu sisi, pendapatan terkontraksi, tapi di sisi lain harus memenuhi kebutuhan belanja yang  meningkat untuk menangani Covid-19.

Begitu juga perekonomian nasional. "Semua tau (sektor ekonomi) akan bertumbangan... Negara memiliki APBN untuk hadapi situasi seperti itu," paparnya.

Alhasil, pemerintah mengambil langkah utang demi memulihkan perekonomian nasional dan masyarakat.

Menurut Menkeu, pemerintah bisa saja menekan kebijakan utang selama pandemi untuk menyelamatkan APBN dari jeratan utang.

Namun langkah tersebut akan memengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang minim baik untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, maupun program pemulihan ekonomi nasional lainnya.

"Jangan sampai kita kemudian supaya APBN kita selamat biarkan ekonomi menggelepar-gelepar dan dia tidak survive," kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa fungsi APBN sebagai instrumen fiskal tidak hanya soal alokasi dan distribusi, tapi juga punya fungsi stabilitasi.

"Kalau ekonomi lagi guncang hancur kita harus angkat ke atas, ekonomi overheating kita harus ngademin. Itu namanya stabilisasi," jelas Sri Mulyani

Tagar. #utang pemerintah #sri mulyani #rasio utang pemerintah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen