×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Utang Indonesia Rp6.107,6 Triliun Bisa Ganggu Sektor Keuangan

Jumat, 16 Oktober 2020, 14:39 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Utang Indonesia Rp6.107,6 Triliun Bisa Ganggu Sektor Keuangan

Ilustrasi (sindonews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai utang luar negeri (ULN) yang terus meningkat hingga Rp6.107,8 triliun (kurs Rp14.760 per dolar AS) bisa mengganggu stabilitas ekonomi keuangan.

“Ada dampak sistemik terutama utang yang ditarik oleh konglomerasi besar,” ujar Ekonomi INDEF Bhima Yudistira pada Kamis (15/10/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan merespons laporan Bank Indonesia (BI) terkait posisi ULN yang mencapai 413,38 miliar dolar AS atau setara Rp1.107,6 triliun per akhir Agustus 2020. Rinciannya, ULN pemerintah dan swasta masing-masing 202,95 miliar dolar AS dan 210,43 dolar AS.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko memaparkan, jumlah tersebut mengalami peningkatan 5,66 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 391,24 miliar dolar AS.

Lebih rinci, ULN pemerintah mengalami kenaikan sekitar 4,9 persen dan ULN swasta meningkat sekitar 7,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Peningkatan utang tersebut disebabkan oleh transaksi penarikan netto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta,” jelas Onny, Kamis (15/10/2020).

 

Belanja Tidak Efektif

Bhima mengatakan, peningkatan utang luar negeri pemerintah tidak lepas dari masalah pengelolaan belanja negara yang kurang efektif. Padahal, menurutnya, utang yang terus melonjak menyebabkan beban fiskal semakin berat.

Jka terjadi currency mismatch, defisit APBN bisa semakin melebar. Pasalnya, menurut Bhima, biaya untuk bayar utang dalam bentuk valas akan membengkak.

“Pemerintah sepertinya tidak memikirkan dengan matang keputusan menarik utang valas. Karena utang pemerintah merupakan beban lintas generasi,” tukas Bhima.

Sementara pembengkakan ULN swasta, kata Bhima, lantaran ada situasi yang memaksa swasta agar bisa mempertahankan produksi. Dengan kata lain, utang baru tersebut hanya refinancing guna menghindari kebangkrutan.

Kendati demikian, Bhima tetap mewanti-wanti peningkatan ULN swasta. “Jika prospek pemulihan ekonomi masih lambat, maka utang swasta bisa menjadi bencana karena risiko default-nya naik," ujarnya mewanti-wanti.

 

Overhang

Jika pemerintah terus menambah utang, Bhima Yudhistira menilai Indonesia akan mengalami overhang utang akibat beban utang semakin berat.

“Akan terjadi overhang utang sehingga menghambat pemulihan ekonomi,” jelas Bhima, sehari sebelumnya.

Ruang fiskal juga semakin sempit. Menurut Bhima, peningkatan utang hanya membuat belanja negara terkuras untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang, alih-alih dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga menurun. “Kalau antara kebutuhan valas, pembiayaan utang, dan bunganya tidak ketemu, maka ini akan menyebabkan guncangan besar pada nilai tukar rupiah,” tukas Bhima.

Begitu juga dengan Debt to Services Ratio (DSR) alias kemampuan Indonesia membayar utang akan semakin memburuk. 

“Jadi, banyak utang tapi bayarnya bingung. Karena semakin lama, DSR kita semakin buruk,” pungkas Bhima.

Tagar. #defisit #utang luar negeri #utang swasta dan BUMN #surat utang negara

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN