×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Utang Bejibun, Pemindahan Ibu Kota Negara Sebaiknya Ditunda

Senin, 13 Desember 2021, 11:30 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Utang Bejibun, Pemindahan Ibu Kota Negara Sebaiknya Ditunda

Ilustrasi pemindahan Ibu Kota Negara. (Foto: mediaindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditunda. Pasalnya, pemindahan ibu kota baru membutuhkan anggaran yang cukup besar di tengah utang pemerintah yang melonjak selama pandemi Covid-19.

Hamid mengatakan, waktu pemindahan IKN bakal dilakukan pada semester I 2024 sebagaimana diatur dalam draf RUU IKN yang diusulkan pemerintah.

"Ini terkesan dipaksakan dan sangat tergesa-gesa karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia sedang tidak menentu akibat pandemi Covid19," ujar Hamid dilansir laman resmi DPR pada Senin (13/12/2021).

Anggota Pansus RUU IKN itu khawatir keputusan pemindahan IKN yang tergesa-gesa justru membebani keuangan negara, seperti halnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akhirnya membengkak sekitar Rp27 triliun dan harus mendapatkan suntikan dana APBN.

Terlebih, utang pemerintah terus menumpuk. Per Oktober 2021, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp6.687,28 triliun atau setara 39,69 persen produk domestik bruto (PDB).

"Kesan tergesa-gesa ini dikuatkan dengan fakta bahwa proses pembahasan di DPR juga lebih cepat dari biasanya, di mana fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya dua hari setelah mendapat input dari para ahli dan pakar," tukas Hamid.

Apalagi, draf RUU IKN yang disampaikan pemerintah kurang memberi gambaran terhadap IKN yang akan dibangun.

"Dalam RUU itu disebutkan bahwa ketentuan mengenai rencana induk IKN akan diatur dengan peraturan presiden," jelas Hamid.

Menurut dia, seharusnya pemerintah menyertakan pula rencana induk IKN sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RUU IKN ini. Dengan begitu, semua aspek yang menyertai pemindahan IKN terlihat jelas, termasuk aspek keuangan. 

Tagar. #utang pemerintah #IKN #dpr #ibu kota negara

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen