×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Usai Dipangkas Menkeu, PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp2,5 Triliun

Rabu, 17 Maret 2021, 14:49 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Usai Dipangkas Menkeu, PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp2,5 Triliun

Kementerian PUPR (okezone.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2021 dipangkas Rp17,99 dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp131,81 triliun. Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan tertanggal 22 Januari 2021 lalu.

Dalam perkembangannya, pagu Kementerian PUPR kembali meningkat menjadi Rp134,89 triliun lantaran terdapat penarikan percepatan PHLN Rp2,91 triliun dan luncuran SBSN senilai Rp175,8 miliar.

Kendati begitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun. “Ini belum masuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), baru dibahas dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan,” jelas Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (17/3.2021).

Usulan penambahan anggaran tersebut, kata Basuki, "dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.”

Dia menjelaskan, nantinya anggaran Rp2,5 triliun itu akan digunakan untuk perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitaliasi drainase jalan nasional, hingga perbaikan lereng dan jembatan

 

Perluasan Padat Karya

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa PUPR juga telah me-refocusing alias penajaman program pada tahun anggaran 2021. Menurutnya, langkah ini dilakukan dengan melakukan perluasan program padat karya tunai sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

“Penajaman program digunakan untuk melaksanakan perluasan program padat karya tunai yang semula (dianggarkan) Rp12,18 menjadi Rp23,24 triliun melalui 20 kegiatan yang diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja,” tukas Menteri PUPR.

Dia membeberkan, anggaran program padat karya tunai yang mengalami peningkatan sekitar Rp11,06 triliun itu akan digunakan untuk empat sektor. Rinciannya, sektor sumber daya air sebesar Rp7,15 triliun, sektor jalan dan jembatan sebesar Rp6,09 triliun, sektor permukiman Rp5,29 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp4,11 triliun.

Dengan adanya penajaman program tersebut, kata Basuki, “diharapkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja.”

Tagar. #realokasi anggaran #kemenkeu #dpr #APBN 2021 #Kementerian PUPR

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju