×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

TWK KPK, Puncak Pelemahan yang Memperburuk Iklim Investasi

Jumat, 11 Juni 2021, 09:34 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

TWK KPK, Puncak Pelemahan yang Memperburuk Iklim Investasi

Ilustrasi. (cnnindonesia.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Mantan Direktur Bank Muamalat Farouk Abdullah turut mengomentari polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi yang berujung pembebasan tugas puluhan pegawai lembaga antirasuah yang dianggap pegawai berprestasi dan memagang kunci kasus-kasus korupsi kakap.

Farouk mengatakan, pembebastugasan pegawai KPK dengan dasar yang tidak jelas bukan sekadar persoalan kepegawaian, tapi merupakan fase puncak dari proses pelemahan KPK yang sudah memasuki tahap pelumpuhan lembaga antirasuah.

“Sangat mungkin proses pembebastugasan 75 pegawai ini lebih disebabkan oleh adanya kekuatan gelap status quo yang ingin melanggengkan korupsi di Indonesia dan memandang kehadiran KPK sebagai penghambat,” ujar Farouk Alwyni dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (11/6/2021).

Farouk berpendapat, dampak kisruh TWK tidak hanya membuat lembaga antirasuah kian lembah dalam pemberantasan korupsi. Tapi bisa berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia.

Menurut dia, kisruh KPK secara langsung akan membentuk cara pandang dunia bisnis internasional. Investor akan melihat Indonesia sebagai tempat yang tidak atraktif untuk menanam modal dan melakukan bisnis.

“Investor tentu ikut menilai peta korupsi di suatu negara. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar ongkos investasi. Dan negara seperti ini tidak sesuai dengan habitus pebisnis yang mementingkan efisiensi biaya,” katanya.

Jika kisruh KPK terus berlarut, sambung Farouk, bukan tidak mungkin para investor mengasosiasikan Indonesia sebagai high cost economy dan membatalkan seluruh kemungkinan mereka menanamkan modalnya di sini.

Dia mengingatkan, kisruh KPK harus diwaspadai sebagai sinyalemen yang memperburuk kepastian hukum yang membuka celah korupsi, yang pada gilirannya membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai pasar yang harus dihindari.

“Pekerjaan beratnya adalah bukan hanya investor asing yang perlu diyakinkan. Investor domestik pun perlu ditahan agar tidak menanamkan modalnya ke luar negeri,” tambah dia.

 

Presiden Turun Tangan

Lebih jauh, Farouk Abdullah meminta Presiden Jokowi turun tangan dengan melakukan public address yang lebih dari sekadar memberi nasihat.

Terlebih, kata Farouk, pernyataan Jokowi pada 17 Mei 2021 silam yang menyebut bahwa hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos tes kurang teresonansi secara positif dalam percakapan publik.

Menurut dia, ada tiga hal krusial yang perlu dibuktikan dalam public address presiden. Pertama, Presiden perlu membuktikan bahwa ia mendengarkan suara rakyat yang ingin melihat KPK kembali bertaji.

“Presiden pernah begitu teguh membela KPK seperti saat Novel Baswedan disiram air keras pada 2017 lewat respons sigapnya membentuk tim pencari fakta. Dan kini ia perlu mengulanginya lagi,” imbuh dia.

Kedua, Presiden Jokowi harus mengonsolidasikan semua bawahannya yang terlibat dalam sengkarut KPK. Farouk mengatakan, Jokowi lah yang paling bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi selama masa pemerintahannya.

“Intinya, jangan sampai timbul kesan bahwa ia sebagai Kepala Negara tidak bisa mengendalikan aparatnya sendiri,” tegas dia.

Terakhir, Presiden perlu memberikan perlindungan kepada para pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK baik perlindungan hukum, pemulihan martabat dan nama baik, serta memastikan keamanan nyawa mereka.

“Yang terpenting adalah public address Presiden Jokowi harus mampu jadi penggenap polemik sekaligus awal baru bagi semangat pemberantasan korupsi,” imbuh Farouk.

Di akhir paparannya, Farouk mengatakan, “jika Presiden Jokowi gagal memperlihatkan kepemimpinan dan menertibkan bawahannya, tidak akan ada kepastian hukum, tidak ada iklim investasi yang sehat, begitupun tidak ada pertumbuhan ekonomi.”

Tagar. #KPK #jokowi #pemberantasan korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 11:17 WIB

Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih

Program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas.

selengkapnya
Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih