×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Tren Belanja Meningkat, Tapi Dokumen Pengadaan Tidak Bisa Diakses

Kamis, 27 Agustus 2020, 20:11 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tren Belanja Meningkat, Tapi Dokumen Pengadaan Tidak Bisa Diakses

Ilustrasi (klikpositif.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Hingga saat ini, masih banyak dokumen pengadaan yang tidak bisa diakses oleh masyarakat sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan.

“Padahal 70 perses kasus korupsi yang ditangani KPK terkait pengadaan barang/jasa,” ujar Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam talkshow “Keterbukaan Informasi Pengadaan: Ekspektasi Publik dan Aspek Hukumnya” yang diselenggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Kamis (27/8/2020).

Apalagi, menurut Agus, tren belanja PBJ di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir.

Belanja pengadaan pada 2016, misalnya, mengalami peningkatan sekitar Rp178,2 triliun menjadi Rp1.161,6 triliun ketimbang pada 2015 yang hanya sebesar Rp983,4 triliun.

Mengingat belanja pengadaan yang terus meningkat, “tentu tantangannya untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa ini akan semakin tinggi,” terang Agung.

Dia menyadari lembaga pengadaan kebijakan telah melakukan berbagai reformasi kebijakan agar proses pengadaan lebih transparan. Salah satunya lewat kebijakan pengadaan secara elektronik alias e-procurement. “Awalnya, (target pengadaan bisa dilaksanakan melalui e-procurement) 40 persen dari total belanja, kemudian meningkat menjadi 75 persen, terakhir di dorong sampai 100 persen,” terang Agus.

Begitu juga dengan keterbukaan informasi proses pengadaan yang terus mengalami perbaikan. Hanya saja, kata Agus, dokumen pengadaan yang disampaikan bersifat umum sehingga tidak memenuhi kebutuhan publik. “Kita tidak bisa melihat informasi yang lebih dalam seperti dokumen kontrak,” terang Agus.

 

Jadi Perdebatan

Dia menjelaskan, keterbukaan dokumen kontrak hingga kini masih jadi perdebatan. Kalau disampaikan ke publik, ada yang mengkhawatirkan justru bisa menimbulkan persaingan usaha.

Namun, menurut Agus, dokumen kontrak harusnya bisa diakses oleh publik. Sebab, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak menyatakan secara eksplisit bahwa dokumen kontrak bersifat rahasia.  “Bahkan keterbukaan dokumen kontrak justru bisa membantu membuka potensi persekongkolan tender,” tegas Agus.

Selain itu, sejumlah dokumen pengadaan lainnya seperti surat penawaran peserta tender harus bisa diakses oleh publik. “Karena informasi yang muncul di LPSE, misalnya, itu tidak cukup kalau kita ingin menelusuri informasi untuk menguji apakah ada penyimpangan atau tidak,” jelas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J Gede merasa heran informasi pengadaan barang/jasa masih belum disampaikan secara lebih detail.

“Masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa ketika informasi yang disajikan oleh penyedia barang dan jasa begitu-begitu saja,” imbuh Hendra.

Hendra mengingatkan, ketertutupan informasi sebagai cikal bakal praktik korupsi dalam pengadaan. Menurut Hendra, kalau pengadaan barang dan jasa dilaksakan dengan prinsip-prinsip keterbukanan informasi, maka besar kemungkinan uang negara bisa diselamatkan.

 

Susun Regulasi

Lebih jauh, Hendra menyatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Komisi Informasi (Raperki) untuk mengatur keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa secara spesifik. Salah satu tujuannya, “untuk meminimalisir korupsi pada saat proses pengadaan barang dan jasa,” tegas hendra.

Hendra memaparkan, Raperki tersebut mewajibkan penyedia pengadaan transparan dalam melaksanakan tahap-tahap pengadaan dengan menyampaikan sejumlah informasi kepada publik.

Pertama, tahap perencanaan pengadaan harus menyampaikan informasi soal rencana umum pengadaan dan pagu anggaran.

 “Jadi seluruh lembaga pengadaan barang dan jasa harus mengumumkan kepad publik dan memperlakukan informasi perencanaan pengadaan sebagaimana informasi yang tidak dikecualikan,” jelas Hendra.

Lalu, persiapan pengadaan. Informasi kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis, gambar pengadaan, rancangan kontrak, dan surat keputusan penetapan pejabat pembuat komitmen harus bisa diakses oleh masyarakat.

Tahap ketiga, pemilihan penyedia. Informasi yang wajib disampaikan adalah lembar data kualifikasi, lembar data pemilihan, surat penawaran peserta, dan laporan hasil pemilihan penyedia pengadaan.

Kemudian, saat proses penetapan pemenang, penyedia pengadaan harus menyampaikan informasi berita acara pemberian penjelasan, pengumuman negosiasi, sanggah atau sanggah banding, penetapan pemenang, hingga berita acara pengumuman pemenang.

Begitu juga dengan informasi dokumen kontrak dan ringkasan kontrak pada tahap pelaksanaan kontrak yang selama ini dianggap tertutup, juga harus disampaikan ke masyarakat.

Kalaupun ada informasi yang dikecualikan macam nomor identitas kependudukan (NIK), menurut Hendra, tak lantas membuat dokumen tersebut harus dirahasiakan. “Itu hanya persoalan teknis. Tinggal dihitamkan,” sebut dia.

Selain dua dokumen itu, ringkas amandemen kontrak (jika ada), bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban PBJ juga harus bisa diakses oleh masyarakat.

Terakhir, tahap serah terima pekerjaan. Dokumen yang wajib disediakan ke masyarakat adalah nota dinas dan berita acara serah terima jabatan.

Dengan adanya kewajiban keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa dalam Rancangan Peraturan Komisi Informasi, “kita  ingin menjamin pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip clean government dan anti korupsi,” kata Hendra mengakhiri paparannya.

Tagar. #pengadaan barang/jasa #lkpp #tender #PBJ

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju