×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

Transparansi Pemerintahan Masih Jadi PR di Papua

Kamis, 25 Februari 2021, 15:16 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Transparansi Pemerintahan Masih Jadi PR di Papua

Ilustrasi. (Istimewa)

Infoanggaran.com, - Transparansi pemerintahan, utamanya tata kelola anggaran, masih menjadi pekerjaan rumah di Tanah Papua. Sebagian besar pemerintah daerah belum sepenuhnya mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran.

“Semua daerah masih memiliki persoalan terkait dengan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Selain itu, keberadaan website pemerintah sebagai media informasi utama pemerintah juga tidak optimal,” ujar peneliti FITRA Yenti Nurhidayat saat merilis hasil Local Budget Indeks (LBI) 2020 di Tanah Papua secara virtual, Kamis (25/2/2021).

Kesimpulan tersebut disampaikan Yenti setelah FITRA mengukur indeks tata kelola anggaran di delapan daerah di Bumi Cenderawasih, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Tambrauw.

Aspek transparansi perencanaan dan penganggaran, salah satunya. Yenti mengatakan, “sebagian besar daerah yang menjadi lokus kajian masih memiliki tingkat transparansi yang cukup rendah.”

Dari delapan daerah, hanya Provinsi Papua yang memperoleh indeks transparansi lebih dari 50, tepatnya berada di angka 59 atau masuk kategori transparan.

Indeks transparansi di tujuh daerah lainnya lebih rendah lagi. Empat daerah berada di kategori kurang transparan, yaitu Jayapura 0,47, Sorong 0,36, Merauke 0,29, dan Provinsi Papua Barat 0,26. Sementara tiga daerah masuk kategori tidak transparan, yaitu Fak-Fak 0,16, Raja Ampat 0,10, dan Tambrauw 0,03.

“Dokumen-dokumen (perencanaan dan penganggaran) yang dipublikasikan oleh pemda masih terbatas sekali, dan ini yang menjadi indeks transparansi masih terbilang cukup rendah,” kata Yenti, membeberkan.

Kalaupun mempubikasikan, informasi yang paling banyak disampaikan hanya berupa dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Sementera dokumen anggaran seperti APBD dipublikasikan dalam format yang sangat terbatas hanya sebatas ringkasan.

 

Akuntabilitas Buruk

Selain transparansi, indeks partisipasi juga rendah. Berdasarkan LBI 2020, tidak ada satupun daerah yang masuk kategori partisipatif (0,50 hingga 0,76), lebih-lebih kategori sangat partisipatif (0,76-100).

Lima daerah berada dalam kategori kurang paritisipatif: Provinsi Papua 0,42, Papua Barat 0,38, Sorong 0,36, Jayapura 0,26, dan Merauke 0,26. Tiga daerah lagi masuk kategori tidak partisipatif: Raja Ampat 0,10, Fak-Fak 0,09, dan Tambrau 0.

Yenti menjelaskan, perolehan indeks partisipasi di delapan daerah kurang dari 50 lantaran proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan sebatas formalitas. FITRA, kata Yenti, menemukan bahwa hanya kelompok tertentu saja yang menghadiri proses musrenbang terutama musrenbang di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi.”

Selain itu, hampir semua daerah tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat terkait pembahasan RAPBD. Bahkan lebih parah lagi, FITRA tidak menemukan adanya forum alternatif yang dikembangkan oleh pemda untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembahasan anggaran.

Aspek akuntabilitas di delapan daerah lebih buruk lagi. “Indeks akuntabilitas daerah masih berada dalam kategori tidak akuntabel (0-0,25) dan kurang akuntabel (0,26-0,50),” terang Yenti.

Skor akuntabilitas paling tinggi hanya 0,27, yaitu Jayapura dan Merauke. Sementara enam daerah lainnya yaitu Papua 0,26, Sorong 0,20, Raja Ampat 0,17, Papua Barat 0,12, Fak-Fak 0,10, dan Tambraw 0.

Kendati laporan keuangan mayoritas daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, kata Yenti, rendahnya indeks akuntabilitas karena “tidak ditemukan adanya informasi terkait adanya wahana untuk masyarakat untuk terlibat di dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban.”

Di samping itu, FITRA juga tidak menemukan informasi soal adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat.

Terakhir, aspek koordinasi. “Kami melihat secara spesifik pada penetapan PIP, JKN-PBI, dan Bantuan Operasional Sekolah,” tukas Yenti.

Berdasarkan LBI 2020, indeks koordinasi di delapan daerah memiliki poin yang rendah, hanya Papua (0,40), Jayapura (0,31), dan Merauke (0,31) yang mendapat skor bagus bagus meski tetap masuk dalam kategori kurang koordinatif.

Lima daerah lainnya masuk kategori tidak kordinatif dengan skor yang variatif, yaitu Jayapura 0,31, Merauke 0,31, Sorong 0,20, Papua Barat 0,17, Fak-Fak 0,16, Raja Ampat 0,13, dan Tambraw 0.

 

Jadi Catatan

Merespons LBI 2020, sejumlah pemerintah daerah di Tanah Papua turut menanggapi. Salah satunya Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“(LBI) ini menjadi catatan bagi Papua Barat. Ke depan kami akan memperbaiki (tata kelola anggaran),” kata Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Papua Barat Nixson Saiba.

Soal keterbukaan dokumen perencanaan dan anggaran melalui website, misalnya. Nixson berjanji, “ke depan semuanya bisa diakses.”

Kendati begitu, Nixson mengatakan proses perencanaan dan penganggaran di Papua Barat tidak semuanya buruk.  

Lalu dia mencontohkan proses musrenbang. Menurutnya, proses musrenbang di Provinsi Papua selalu mengundang sejumlah elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat.

“Kami sudah lakukan sesuai petunjuk,” tukas Nixon.

Sementara itu, Pemprov Papua berharap LBI 2020 bisa mendorong aparatur pemprov untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran.

“Melalui penelitian ini, kita mengerti tentang bagaimana tata kelola yang baik untuk kebaikan ke depan untuk terciptanya pemerintahan yang bersih,” terang Kepala Dinas Kesahatan Provinsi Papua Robby Kayami.

Robby menyadari indeks tata kelola anggaran yang rendah di Provinsi Papua tak lepas dari buruknya kinerja aparat. “Mentalitas aparaturnya harus digenjot, sehingga pemanfaatan anggaran lebih transparan, lebih terarah, dan dampaknya juga bagus.”

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura mengaku akan terus berupaya meningkatkan tata kelola anggaran.

“Kami sangat mengharapkan terus pendampingan maupun arahan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk terus melakukan hal-hal yang transparan dalam pelayanan publik,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi.

Selain itu, Hana mengatakan Pemkab Jayapura juga selalu terbuka untuk mendapatkan evaluasi terkait pengelolaan anggaran. “Dari waktu ke waktu, kami terus terbuka untuk dilakukan evaluasi baik dari pemerintah pusat maupun lembaga terkait.”

 

Optimalisasi

Terlepas dari berbagai respos tersebut, Yenti berharap pemerintah daerah di Tanah Papua, terutama delapan daerah yang menjadi lokus kajian LBI 2020, terus memperbaiki tata kelola anggaran.

Salah satunya dengan mengoptimalisasi pemanfaatan website. “Menurut kami, ini adalah cara yang paling tepat dan paling efektif bagi pemerintah untuk kemudian menggunakan website pemerintah untuk mempublikasikan seluruh dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran,” jelas Yenti.

Selain itu, peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) juga harus lebih optimal. “Kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses data dan informasi akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Yenti, mengingatkan.

Begitu juga dengan wahana partisipasi. Menurut Yenti, wahana partisipasi seperti musrenbang harus melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat. 

Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan wahana partisipasi alternatif, terutama untuk kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

“Mengingat kondisi geografis Papua dan Papua Barat yang luas dan sulit, tidak ada salahnya kemudian mengembangkan wahana partisipasi alternatif,” imbuh Yenti.

Optimalisasi mekanisme pengaduan juga tidak boleh dilupakan. Selain melalui berbagai kanal pengaduan seperti LAPOR, kata Yenti di akhir paparannya, “tidak ada salahnya juga bila pemerintah mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan dengan mengadopsi kearifan lokas seperti lembaga adat.”

Tagar. #papua #Transparansi Anggaran #LBI 2020 #Tata Kelola Anggaran #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya