×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Transparansi Keuangan DPR yang Belum Jua Maksimal

Minggu, 02 Januari 2022, 14:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Transparansi Keuangan DPR yang Belum Jua Maksimal

Gedung MPR, DPR, DPD RI. (Foto:idntimes).

Infoanggaran.com, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai DPR RI belum terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Manager Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi memberikan 'rapor merah' terhadap keterbukaan informasi DPR. Dia mengaku prihatin dengan keterbukaan DPR, terutama dalam fungsi budgeting. 

Walaupun DPR telah menerapkan prinsip keterbukaan melalui Open Parliament, Badiul menilai kinerja DPR selama ini belum maksimal. Apalagi jika merujuk pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Mendapat Informasi Publik. 

"Faktanya masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi publik," kata Badiul. 

Laman dpr.go.id memang langkah maju menuju keterbukaan informasi. Namun transparansi keuangan belum menjadi perhatian utama dan belum menjadi isu strategis, terutama bagi Sekretariat Jenderal DPR, untuk memublikasikan pengelolaan anggaran.

Badiul mengatakan, fungsi kontrol dan legislasi sudah ada di laman resmi DPR. Sayangnya dalam tata kelola keuangan masih menjadi persoalan. 

"Praktiknya terutama bicara spesifik soal anggaran, keterbukaannya sangat buruk sampai hari ini," kata Badiul.

Sementara itu Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyoroti anggaran yang dimiliki DPR belum mampu mewadahi mereka mewujudkan keterbukaan informasi. 

Alokasi anggaran DPR RI selama 10 tahun sebesar Rp49,14 triliun rupanya tidak cukup efektif dalam mendukung kerja-kerja DPR, terutama dalam hal transparansi. 

"Pertanyaannya sejauh mana anggaran itu efektif dalam mendukung kerja-kerja DPR? Sebenarnya banyak kebutuhan dalam menjawab isu transparansi dan itu belum terwadahi dalam anggaran DPR," ujar Roy. 

Dia menyontohkan bagaimana perangkat sistem DPR itu belum mendapat dukungan alokasi anggaran. Sehingga hal itu menjadi kesulitan bagi kesekjenan di DPR dalam menjawab tantangan dan usulan masyarakat agar seluruh dokumen pembahasan APBN dipublikasi secara cepat dan dalam waktu yang  tepat. 

Ironisnya, hingga saat ini transparansi ini juga belum didukung oleh seluruh anggota DPR. Malah, masih ada hambatan atau saat ini belum ada ‘lampu hijau’ dari level pimpinan DPR untuk menerapkan sungguh-sungguh komitmen transparansi DPR menilai menyangkut Open Parliament.  

Menurut Roy, transparansi menjadi urusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Tapi sayangnya BURT belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). 

"Kita belum lihat ada publikasi dokumen anggaran DPR setiap tahun dari BURT. Dari UU MD3 seharusnya DPR membuat peraturan tata kelola keuangan DPR. Sampai hari ini sejak 2014, saat UU MD3 disahkan, belum kita lihat tata kelola keuangan DPR, " ujarnya. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Raya Rangkuti melihat upaya untuk membangun transparansi dapat dimulai dengan membuat pengaduan kekhususan pada tiga sektor yakni BURT, sekretariatan, dan pimpinan. Sdengan begitu, apapun yang berkaitan dengan penganggaran anggota DPR maupun kesekretariatan, sudah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada anggota DPR kemudian baru sampai kepada masyarakat. 

"Selama ini budget itu hanya cukup diketahui oleh tiga sektor. Teori seperti itu sudah ketinggalan zaman. Dulu saat tidak punya laptop, jaringan internet, youtube, tv, DPR masih punya basis argumen yang konkrit. Kalau sekarang tidak," kata Ray. 

Kini, akses untuk mendapat persetujuan publik sangat mudah. Antara lain melalui televisi yang dikelola DPR. Belum lagi saluran YouTube, hingga media sosial lainnya. Semua platform itu bisa merangkum aspirasi dan pendapat publik dalam waktu yang singkat. 

Terlebih, segala hal yang berkaitan dengan rencana penggunaan uang negara baik itu untuk internal bagi DPR itu sendiri maupun eksternal harus mendapat persetujuan publik.

"Dengan teknologi hubungan antara masyarakat, pemilih, warga negara Indonesia dengan anggota DPR sebetulnya sudah bisa lebih mudah diskenarionakan. Tapi sayangnya hal itu belum menjadi kebijakan di Aaggota DPR sekali pun sekarang sudah ada lagi BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) di DPR," tutur Ray. 

Oleh sebab itu Ray berharap sistem saat ini mulai dibenahi. Minimal dimulai dari langkah BAKN mendorong Open Parliament Indonesia terbuka dalam semua kegiatan DPR seperti rapat-rapat di BURT dan Badan Anggaran (Banggar) yang berkaitan penggunaan uang negara. 

Rapat itu harus terbuka melibatkan publik menggunakan media yang begitu besar di Indonesia ini. 

"Kita gerakkan upaya untuk memastikan upaya transparansi pelibatan publik dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan negara baik yang berhubungan dengan eksternal maupun internal. Diumumkan kepada publik melalui media," sarannya.

Tagar. #keterbukaan #Keuangan #transparansi #dpr

Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen