×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

TII Meragukan Komitmen Pemerintah Soal Transisi Energi

Jumat, 19 November 2021, 12:21 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

TII Meragukan Komitmen Pemerintah Soal Transisi Energi

Ilustrasi transisi energi. (listrikindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Transparency International Indonesia (TII) meragukan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi dari penggunaan energi fosil menuju energi yang ramah lingkungan demi mengatasi ancaman perubahan iklim.

“Transisi energi Indonesia sepertinya masih jauh dari target pemenuhan,” terang TII dalam akun Facebook-nya, dikutip pada Jumat (19/11/2021).

TII tidak menampik bahwa pemerintah tengah berupaya memenuhi komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim, terutama dalam mengimplementasikan Paris Agreement. Perjanjian Paris itu berisi tentang pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 mendatang.

Terlebih, Presiden Jokowi juga telah menyatakan komitmennya untuk membangun Indonesia dengan ekonomi hijau dalam COP26, beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, TII mencium indikasi transisi energi tak lebih dari sekadar wacana. “Usaha industri ekstraktif masih mendominasi dan menjadi sandaran perekonomian Indonesia yang sifatnya cenderung eksploitatif,” jelas TII, beralasan.

UU Cipta Kerja juga menjadi peluang mudah bagi korporasi dan berbagi pengusaha untuk melakukan investasi bagi perekeonomian Indonesia dengan mengeksploitasi alam.

Bukan hanya itu, TII menyebut pengusaha batubara seakan masih menjadi anak emas bagi negara. Tengok saja Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 yang tetap memberikan ruang penggunaan batubara yang notabene merupakan energi koto menjadi bahan baku pembangkit listrik.

Kalau ingin memitigasi perubahan iklim, pemerintah harus serius melakukan transisi energi. “Mitigasi perubahan iklim adalah dengan menghentikan penggunaan energi kotor dan beralih ke energi bersih,” imbuh TII, mengingatkan.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengubah perspektif tata kelola sumber daya alam bukan hanya untuk menarik investor dan mendatangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mengedepankan prinsip transparansi, akutabilitas, dan integritas.

"Tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas justru akan membantu negara dalam menghadapi dan melawan perubahan iklim,” pungkas TII.

Tagar. #TII #transisi energi #perubahan iklim

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital