×
Sabtu, 19 September 2020
loading content

Tidak Tertib Administrasi, Nelayan Tidak Dapat BBM Bersubsidi

Selasa, 04 Agustus 2020, 19:57 WIB
Penulis: Redaksi INFO ANGGARAN
Editor: Yenglis Dongche

Tidak Tertib Administrasi, Nelayan Tidak Dapat BBM Bersubsidi

Ilustrasi Nelayan (Foto: Republika)

Infoanggaran.com, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa nelayan yang tidak tertib administrasi tidak akan mendapatkan bantuan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita bukan mempersulit memberikan subsidi, hanya saja kita harus memastikan kalau itu tepat sasaran,” kata Ganjar dalam webinar “Pemulihan Ekonomi Nasional Nelayan dalam Menghadapi Covid-19 dan Akses Nelayan Terhadap BBM Bersubsidi”, Selasa (4/8/2020).

Menurut Ganjar, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, semua orang berebut untuk mendapatkan bantuan. Itu sebabnya dia mendorong agar masyarakat mematuhi syarat administrasi secara lengkap untuk memastikan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini, khususnya di wilayah kerjanya, tengah berupaya agar nelayan mendapatkan BBM bersubsidi sebanyak 460 liter per bulan.

“Kami bekerja sama dengan Pertamina. Untuk Semarang ada dua lokasi, Kabupaten Pati ada tiga, lokasi," kata Fendiawan.

Untuk itu, dia mendorong agar nelayan segera memiliki Kartu Nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi yang kini sudah bisa dipergunakan.

Sementara dari sisi pendaftaran kapal untuk mendapatkan Kartu Nelayan, Kepala Kantor Kesyahnadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (KSOP) Tanjung Emas Junaedi mengatakan, pihaknya berupaya mempermudah nelayan dengan pelayanan tidak berbayar.

“Penerbitan pass kecil diberikan secara gratis,” jelasnya.

Bahkan untuk mendukung kegiatan tersebut, KSOP Tanjung Emas memberlakukan sistem work from home dan work from office secara bergantian agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Perlu Pengawasan

Dari sisi organisasi pemerintah, Kepala Ombusdman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menyatakan, banyaknya aparatur yang berperilaku menyimpang karena tidak ada reward dan punishment yang ditetapkan. Hal itu disampaikan sebagai respons terhadap banyaknya keluhan nelayan yang mengeluhkan masih banyak aparatur yang menyimpang sehingga mereka dipersulit dari sisi administrasi.

Selain itu, dia menyarakan agar pemerintah melakukan perubahan secara organisasional untuk mengurangi jumlah aparat yang berperilaku menyimpang, termasuk meningkatkan pengawasan.

“Tentu saja pengawasan sangat penting dalam hal ini, termasuk dalam pemberian BBM bersubsidi untuk nelayan,” kata Siti.

Menurut Siti, perilaku masyarakat sangat bergantung dari aparatnya. Jika perilaku aparat baik, masyarakat akan menyesuaikan. "Masih sulit jika seandainya posisi dibalik," katanya.

Untuk itu, Siti mengajak agar seluruh aparatur bisa menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas.

Sementara dari sisi masyarakat, dia menyarankan agar lebih aktif lagi.

“Usul saya terkait administratif bisa dikomunikasikan dengan Ombudsman, sehingga perilaku menyimpang bisa diminimalisir,” jelasnya.

 

Penulis: Yenglis D

Editor: Jimmy Radjah

Tagar. #bbm bersubsidi #nelayan tradisional #ganjar pranowo #tertib administrasi #ombusdman #bansos covid-19 #Nelayan

Artikel Lainnya

Sabtu, 19 September 2020, 08:24 WIB

Kajari Karawang: Jangan Coba-coba Korupsi DAK Sekolah

Sosialisasi dan penyuluhan hukum penggunaan DAK fisik sekolah mulai dari penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan, hingga pelaporan.

selengkapnya
Kajari Karawang: Jangan Coba-coba Korupsi DAK Sekolah