×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Ilustrasi. (tribunnews.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun. Bahkan Rp91,8 miliar dari jumlah bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.

"Sangat keterlaluan bagaimana ceritanya orang yang sudah meninggal masih mendapatkan BPUM. Padahal masih banyak pelaku usaha mikro yang masih eksis, tetapi belum mendapatkan BLT UMKM tersebut," ujar anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, Jumat (25/6/2021).

Oleh sebab itu, Heri meminta penyaluran BPUM perlu dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih, program ini sedianya mampu memberdayakan para pelaku usaha mikro di tengah pandemi Covid-19.

"Instansi terkait harus segera merespons temuan BPK tersebut. Ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun merupakan angka yang sangat besar," kata Heri.

Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran BPUM mulai dari pengusul, Kemenkop UKM, dan perbankan penyalur perlu diaudit.

Lebih jauh, legislator dapil Jabar IV itu mengungkapkan bahwa ketidaktepatan penyaluran tidak hanya menyangkut orang yang sudah meninggal, tapi juga ada 414.613 penerima yang tak sesuai kriteria, SK, hingga duplikasi.

Lebih rinci, Rp673,9 miliar disalurkan kepada 280,8 ribu penerima dengan NIK tidak padan. Kemudian sebanyak Rp101,9 miliar diberikan kepada 42,2 ribu penerima berstatus ASN, TNI, Polri, serta karyawan BUMN dan BUMD.

Lalu, Rp28,4 miliar bantuan tersebut diberikan kepada 11,8 ribu penerima yang sedang mengambil kredit perbankan lainnya. Ada pula 1,4 ribu penerima yang menerima BPUM lebih dari sekali dengan nilai Rp3,34 miliar.

Bahkan, sebanyak Rp49,01 miliar diberikan kepada 20,4 ribu penerima dengan NIK anomali. BPUM sebesar Rp46,4 miliar juga diberikan kepada 19,4 ribu penerima yang bukan usaha mikro.

Sebagaimana diketahui, penyaluran BPUM pada 2020 diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 6 Tahun 2020.

Aturan tersebut salah satunya mengatur syarat penerima BPUM. Di antaranya tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki Usaha Mikro, hingga bukan ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD.

Sementara pihak-pihak yang bisa menjadi pengusul yaitu Dinas Koperasi UMKM provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga, koperasi, perbankan dan lembaga pembiayaan, serta lembaga penyalur program kredit pemerintah.

Dalam APBN 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran BPUM sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui Bank BRI dan BNI. BRI menyalurkan Rp18,64 triliun kepada 7,77 juta pelaku usaha mikro, sementara BNI menyalurkan Rp10,04 triliun untuk 4,1 juta penerima.

 

Tidak Terulang

Dengan adanya temuan BPK itu, Heri Gunawan berharap kasus serupa tidak terulang kembali pada penyaluran BPUM di tahun anggaran 2021.

"Meskipun sejumlah revisi telah dilakukan, koordinasi antara pihak pengusul, Kemenkop UKM dan pihak penyalur harus lebih intensif dan sinergis dilakukan," imbuh Heri.

Heri mengatakan, pembersihan data penerima BPUM jadi keniscayaan untuk dilakukan. Menurut dia, pihak penyalur juga harus ikut melakukan validasi secara profesional dan proporsional kepada calon penerima tanpa ada kesan mempersulit penerima BPUM.

"Hal tersebut dimaksudkan agar penyaluran BPUM tidak boleh salah sasaran lagi," tukas dia.

Heri mengingatkan bahwa program BPUM dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha mikro agar bisa bertahan di masa pandemi.

"Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus menjadi konstribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkas politisi Gerindra itu.

Tagar. #BPUM #Kemenkop UKM #Bantuan UMKM #BLT UKMK #UMKM

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital