×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Tidak Semua Aspirasi Masuk dalam RUU TPKS

Senin, 04 April 2022, 15:45 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Tidak Semua Aspirasi Masuk dalam RUU TPKS

Aksi mendorong pengesahan RUU TPKS. (Foto: jawapos).

Infoanggaran.com, Jakarta – Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya mengatakan, tidak bisa mengakomodasi semua aspirasi yang disampaikan dalam pembahasan RUU TPKS, termasuk di antaranya adalah usulan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

"Kalau semua permintaan diakomodasi ya mabuk lah kita," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senin (4/4/2022). 

Permintaan ICJR yang dia maksud adalah soal penghapusan Pasal 27 ayat 1 UU  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ICJR meminta agar aturan itu dimuat dalam ketentuan baru di RUU TPKS. 

Politisi dari Partai Nasdem itu mengatakan, aspirasi ICJR soal UU ITE berpeluang diakomodasi dalam aturan lainnya. Misalnya, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Kemarin aku diundang ICJR, aku bilang masih ada RUU PDP yang menjadi gawang lainnya," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Kendati demikian, sejumlah aspirasi tetap dipenuhi panja, contohnya dana bantuan korban atau victim trust fund.

Awalnya, ketentuan tersebut tidak ada dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Namun, Panja dan pemerintah sepakat memasukkan victim trust fund karena sudah memiliki komitmen bersama bahwa RUU TPKS harus berpihak terhadap korban.

"Kurang apa komitmen kita terhadap teman-teman (ICJR) itu," ungkap dia. 

Lebih jauh, Willy menyebut, usai pembahasan DIM rampung, akan berlanjut dalam rapat tim perumus dan tim sinkronisasi untuk memperbaiki redaksional dalam draf RUU. Tahapan ini akan digelar pada hari ini juga mulai pukul 13.00. 

Dengan demikian, Baleg DPR menargetkan rapat pleno mengambil keputusan tingkat 1 bisa digelar esok hari, Selasa (5/4/2022).  

"Hari ini kita akan masuk ke Timus jam 1. Jadi kalau bisa selesai sesuai dengan jadwal, besok kita sudah pengambilan keputusan tingkat 1," kata Willy. 

Jika rapat menyetujui RUU TPKS dibawa ke paripurna, maka Willy bersurat ke pimpinan DPR agar pimpinan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya membawa RUU TPKS ke Sidang Paripurna untuk disahkan. Ia berharap RUU TPKS bisa disahkan sebelum masa sidang berakhir, yakni paling lama 14 April 2022.

 

Unifikasi Aturan 

Sebelumnya, Peneliti ICJR Maidina Rahmawati meminta ada penguatan perumusan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan aturan yang masih berbahaya bagi korban kekerasan seksual. 

ICJR menyarankan unifikasi pengaturan tentang akses, penyebaran, transmisi konten pribadi seseorang di luar kehendak orang yang menjadi objek atau pun yang menerima konten. 

"Sehingga, tiga hal tersebut bisa dilarang dalam RUU TPKS, yaitu perbuatan merekam, mengakses, menyebar, mentransmisikan konten pribadi seseorang atau kepada orang yang tidak berkehendak menerima," ujar Maidina, Senin (4/4/2022).  

Dengan unifikasi ini, ujar Maidina, ketentuan penutup dalam Pasal 71 RUU TPKS juga dapat menghapus Pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang larangan penyebaran konten melanggar kesusilaan. Sebab, pasal ini tidak lagi diperlukan dengan adanya ketentuan KUHP, UU Pornografi dan nantinya UU TPKS.

Selain itu, ICJR usul agar ketentuan hukum acara dan perlindungan korban masuk dalam ketentuan peralihan.

"Perlu ditekankan untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan dengan UU yang ada saat ini, ketentuan hukum acara dan hak korban mengikuti UU TPKS yang baru ini," ujar Maidina.

Sementara itu, di tempat terpisah, Koalisi masyarakat sipil dari Forum Pengada Layanan (FPL) dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) mendesak agar DPR dan pemerintah memasukkan tindak pidana pemerkosaan pada pembahasan RUU TPKS. 

Anggota koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta Dian Novita menilai tindak pidana itu mestinya turut dibahas karena terjadi di seluruh Indonesia dengan modus, cara, kerugian hingga alat yang dipakai pelaku untuk merendahkan dan menyengsarakan korban. 

“Sudah seharusnya tindak pidana ini masuk dalam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS sebagai undang-undang lex specialis,” tutur Dian dalam diskusi virtual, Senin (4/4/2022).

Bila tidak ada aturan khusus, korban pemerkosaan rentan mengalami kriminalisasi. 

"Korban pemerkosaan, termasuk korban perkosaan yang hamil rentan mengalami kriminalisasi karena minimnya ketersediaan layanan yang aman,” cetus Dian. 

Maka ia mendorong agar DPR dan pemerintah juga memasukkan aturan tentang layanan kesehatan untuk korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang berdampak pada tindakan pengguguran kandungan. 

“DPR dan pemerintah harus mengakomodasi masuknya jaminan layanan aman bagi korban perkosaan dan korban kekerasan seksual yang berdampak pada aborsi untuk mendapat layanan yang termuat dalam RUU TPKS,” pungkas dia.

Diberitakan, tindak pidana pemerkosaan dan aborsi tidak masuk dalam pembahasan RUU TPKS. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya menyebut dua persoalan itu tidak dimasukan pemerintah dalam DIM. 

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai pemerkosaan tidak turut dibahas dalam RUU TPKS untuk menghindari tumpang tindih dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab pemerkosaan sudah diatur dalam KUHP yang saat ini sedang dalam proses revisi.

Tagar. #kekerasan seksual #korban #Willy Aditya #TPKS #Victim Trust Fund #icjr

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya