×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Tidak Konkret, ICW Sebut Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Sebatas Lip Service

Jumat, 22 Oktober 2021, 16:42 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tidak Konkret, ICW Sebut Pemberantasan Korupsi Era Jokowi Sebatas Lip Service

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (mediaindonesia.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi tak ada tindakan nyata, bahkan terkesan tidak serius untuk memerangi musuh negara itu.

"Pemberantasan korupsi beberapa waktu ke belakang hanya sebatas lip service, hanya sebatas tulisan di atas kertas tanpa ada implementasi yang konkrit," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui konferensi pers secara virtual, Kamis (21/10/2021).

Menurut Kurnia, pemerintah dan DPR menjadi dalang di balik runtuhnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia membeberkan, kemunduran pemberantasan korupsi bermula sejak Pansus Hak Angket KPK bergulir pada 2017 lalu. Saat itu, pansus memaksa KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani yang masuk dalam pusaran kasus korupsi pengadaan e-KTP, padahal bukti pemeriksaan hanya boleh dibuka di persidangan.

Kemunduran pemberantasan korupsi kian jelas usai eksekutif dan legislatif merevisi UU KPK, yang kemudian berujung pada lahirnya Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Proses dan muatannya bermasalah, kental dengan nuansa politik dan menjadi pintu masuk untuk menyesatkan tafsir terkait alih status pegawai," kata Kurnia.

Kurnia melanjutkan, selama dua tahun terakhir dirinya tidak melihat ada kondisi yang mengarah pada upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, sama sekali tidak serius. Contohnya, skandal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK sebagai kelanjutan dari pelemahan lembaga antirasuah.

"Presiden Jokowi bahkan tidak menggubris rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia serta Komnas HAM sama sekali untuk membatalkan kebijakan pemecatan sewenang-wenang pegawai KPK," tegas dia.

Di sisi lain, kebijakan hukum antikorupsi seperti UU Perampasan Aset tidak kunjung terealisasi. "Tampaknya, tiadanya energi dan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik mengindikasikan bahwa Jokowi tidak memiliki minat sama sekali dalam upaya ini," imbuh Kurnia.

 

Langkah Konkret

Terlepas dari itu, Kurnia Ramadana berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret atas pemberantasan korupsi, termasuk penguatan lembaga antirasuah.

Kurnia lalu mengingatkan kembali skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang berada di angka 37 atau turun tiga poin dari tahun sebelumnya.

"Beberapa waktu ke depan kita akan menyaksikan kembali bagaimana IPK Indonesia di mana 2020 sudah menurun," tukas dia.

Selain itu, Kurnia menyampaikan bahwa penguatan KPK mejadi hal yang seharusnya menjadi perhatian serius para pimpinan KPK. Terlebih, selama ini telah terjadi penggembosan terhadap lembaga antirasuah, termasuk menyangkut independensi.

"Bahwa ada gerakan dari partai politik yang sepakat dengan kebijakan yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut, tentu ini bukan pekerjaan pimpinan KPK semata tapi ada kontribusi dari pemerintah dan DPR," pungkas Kurnia.

Tagar. #KPK #dpr #jokowi #ICW #pemberantasan korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya