×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Tidak Ideal! Rata-rata Penurunan Angka Stunting Hanya 2 Persen

Kamis, 17 Maret 2022, 18:41 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Tidak Ideal! Rata-rata Penurunan Angka Stunting Hanya 2 Persen

Tangkapan layar - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam webinar Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia, Kamis (17/3/2022).

Infoanggaran.com, Jakarta – Rata-rata penurunan angka stunting hanya 2 persen per tahun selama kurun 2013 - 2021. Padahal, idealnya penderita stunting harus turun 2,7 persen per tahun guna mencapai target sebesar 14 persen pada 2024. 

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, kondisi itu membuat angka penurunan stunting hingga kini masih tinggi. 

“Pada 2021, angka stunting berada 24,4 persen,” kata Bintang dalam webinar Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia, Kamis (17/3/2022). 

Kendati begitu, Bintang mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya memberikan perhatian pada masa emas anak, khususnya mulai seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) atau mulai dalam masa kandungan. 

Kementerian PPPA berusaha menurunkan angka stunting dengan empat sasaran spesifik yaitu melalui keluarga, anak, masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. 

Melalui keluarga, ada 194 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang tersebar di 13 provinsi dan 176 kabupaten, kota. Pelayanan onlinenya menjangkau seluruh Indonesia. 

Melalui anak, ada program Forum Anak (Fan) terbentuk di 34 provinsi. Jaringannya tersebar di desa untuk mempelopori konsumsi pangan lokal untuk kecukupan nutrisi anak. 

Melalui masyarakat dengan membentuk model pencegahan stunting pada anak balita yang disebut Kampung Anak Sejahtera. Sampai 2020 telah dibentuk delapan Kampung Anak Sejahtera. 

Melalui fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengembangkan Pelayanan Ramah Anak. Jumlahnya kini 2.824 terdiri dari 233 kabupaten kota di 34 provinsi. 

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan upaya mengurangi jumlah stunting sudah menyasar hingga tingkat desa. 

“Di desa ada bidan, ada PKK sebagai tokoh masyarakat dan penyuluh masyarakat BKKBN,” ucap Hasto. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah mengizinkan dan menerbitkan Perpres Tim Pendamping Keluarga. Kini, jumlahnya mencapai 20 ribu tim atau 600 ribu orang. 

Hasto membeber, setiap kader mendapat Rp100 ribu setiap bulan untuk pengganti biaya pulsa mengirim data. Tim ini akan mengirim data kesehatan 2 juta pasangan yang menikah setiap tahun atau 4,8 juta bayi yang lahir setiap tahun. 

Upaya itu harus dilakukan untuk menyambut bonus demografi. Sehingga menghasilkan usia produktif dan tidak menjadi beban negara. 

“Kalau ini tidak dimanfaatkan hanya akan menjadi window of opportunity saja, lewat begitu saja,” ucap dia. 

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti mengatakan, pemerintahan di wilayahnya telah mendampingi pola makan dan pola asuh terhadap 79 anak stunting melalui dana APBD. 

“Sebanyak 14 dari 79 anak ini lulus stunting,” katanya.

Keberhasilan ini akan berlanjut. Mulai Maret dan April 2022, sekitar 1376 anak semua diintervensi untuk mendapatkan makanan bergizi. Bersamaan dengan itu, digelar juga sekolah ibu balita stunting.  

Sebelumnya, dalam kesempatan sama, Presiden Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri mendorong Presiden Jokowi untuk menghapus jumlah penderita stunting hingga nol kasus. 

Penurunan jumlah anak penderita stunting bukan suatu prestasi. 

“Kalau Pak Jokowi bilang stunting mengalami penurunan saya tidak puas. Stunting seharusnya tidak ada di negeri ini begitu juga dengan penderita anemia. Bisakah itu dilakukan? Tentunya bisa. Tadi saya bilang, bisa atau niat?" tegas Megawati.

Tagar. #Bintang Puspayoga #anak #stunting

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin