×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Tidak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Sipil

Selasa, 02 November 2021, 17:57 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tidak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Sipil

Ilustrasi. (kompasiana.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan sipil. Kesimpulan itu menggema dalam Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Goverment Partnership (OGP) yang digelar pada Selasa (2/11/2021) di Hotel Grand Cemara, Jakarta.

Menurut organisasi yang tergabung dalam OGP, saat ini Indonesia tengah mengalami regresi demokrasi, termasuk demokrasi lingkungan, bahkan mengalami penyusutan ruang sipil baik dalam mengakses proses legislasi maupun akses pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Terkait proses legislasi, misalnya, UU Cipta Kerja bisa menjadi contoh konkret betapa proses pembahasannya mengesampingkan partisipasi publik. Bahkan di berbagai daerah, masyarakat sipil mengalami intimidasi yang membahayakan keselamatan jiwa ketika menyuarakan pendapat.

Masalah demokrasi lingkungan hidup juga cukup menonjol. Misalnya, ada pembatasan terhadap pejuang lingkungan hidup dan HAM dalam advokasi yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Lalu UU Minerba juga mengatur ancaman terhadap masyarakat yang menyampaikan protes terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Direktur Eksekutif ICEL Raynaldo Sembiring menyampaikan, sebenarnya masyarakat sipil sudah bekerja sejak lama untuk mendorong demokrasi, terutama keterbukaan pemerintahan. Dorongan itu di antaranya berhasil melahirkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Bahkan sampai saat ini terus mengawal implementasi keterbukaan informasi dan demokrasi lingkungan hidup untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan,” kata Raynaldo.

Menurut dia, hingga saat ini keterbukaan informasi masih banyak tantangan, tak terkecuali keterbukaan di sektor lingkungan setelah perizinan dan AMDAL dikategorikan menjadi informasi yang dikecualikan.

“Ini sebuah masalah yang perlu kita sama-sama coba selesaikan,” kata dia, mengingatkan.

Contoh lain soal informasi hak guna usaha (HGU). Komisi Informasi telah memutuskan HGU menjadi informasi publik, tapi sampai saat ini implementasinya masih susah diakses.

“Masa harus bersengketa ke Komisi Informasi untuk mendapatkan informasi,” imbuh Raynaldo.

 

Kolaborasi

Program Manager Medialink, Darwanto, tidak menampik bahwa keterbukaan pemerintah hingga saat ini masih menjadi kendala. Menurut Darwanto, idealnya saat ini pemerintah tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi mengajak masyarakat sipil untuk berkolaborasi.

“Jadi, harusnya ada kolababorasi antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk melahirkan hal baru, contohnya terkait pelayanan publik dan pemberantasan korupsi,” terang dia.

Kendati begitu, Darwanto mengungkapkan bahwa OGP selama ini terus berusaha untuk mewujudkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Contohnya, OGP berhasil melibatkan 21 kementerian/lembaga dan 12 organisasi masyarakat sipil yang melahirkan 16 rencana aksi pada 2016 lalu. Hasilnya antara lain Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, peningkatan bantuan hukum, hingga adanya portal anggaran pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

“Ini buah dari kolaborasi atau ko-kreasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah,” kata dia.

Darwanto melanjutkan, hingga saat ini mitra yang tergabung dalam OGP terus bertambah baik dari organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah.

Di daerah misalnya, hanya ada satu yang menjadi anggota OGP pada 2016 yaitu Bojonegoro, tapi kini sudah bertambah lima daerah: Banggai, Brebes, Sumbawa Barat, NTB, dan Semarang.

Dengan adanya penambahan anggota OGP, kata Darwanto, “ada kerja bareng yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Ke depan, kita berharap ko kreasi terus dikembangkan, adapun tantangan perlu dipikirkan bersama untuk mencari strategi.”

 

Lebih Terbuka

Di sisi lain, Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengklaim bahwa parlemen sudah lebih terbuka dari tahun ke tahun, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Di masa pandemi, mau tidak mau DPR harus lebih terbuka, misalnya rapat yang disiarkan di Youtube,” tukas Ledia.

Dia mengatakan, lembaga DPR berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi. Bahkan sejak 2018 lalu, sudah ada Open Parliament Indonesia (OPI) sebagai gerakan reformatif yang mendorong parlemen yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

“Kita menyadari bahwa semua punya hak untuk tahu terkait informasi parlemen. Jadi, memang masyarakat perlu diberikan ruang untuk terus perpartisipasi baik dalam proses legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” terang dia.

Ledia membeberkan, komitmen keterbukaan parlemen dalam rencana aksi 2020-2022 yaitu peningkatan akses dan partisipasi publik  dalam proses legislasi melalui SILEG (sistem informasi legislatif), akses publik terhadap informasi digital parlemen dalam format open data.

Kemudian, penguatan sistem informasi anggota parlemen SIGOTA (sistem informasi anggota), forum multipihak untuk dialog kebijakan berkala, dan promosi inovasi keterbukaan parlemen.

Meski begitu, dia mengakui pelaksanaan komitmen tersebut masih banyak tantangan. Contohnya SIGOTA, di mana tidak semua anggota mampu beradaptasi dengan teknologi digital sehingga mereka tidak mampu menyampaikan informasi anggota secara lengkap yang bisa diakses oleh masyarakat.

Selain itu, DPR juga punya berbagai saluran informasi publik sebagai komitmen keterbukaan kepada masyarakat. Kanal informasi itu di antaranya sebagai sarana untuk menyampaikan risalah rapat, draft RUU (Simas RUU) dan dokumen persidangan.

“DPR juga punya rumah aspirasi anggota. Di sini, masyarakat bisa menyampaikan  aspirasi terkait pengawasan, anggaran, dan legislasi,” kata Ledia.

 

Dorong Perubahan

Terlepas dari klaim Ledia, Raynaldo Sembiring berharap masyarakat sipil, terutama yang tergabung dalam OGP, terus mendorong berbagai perubahan dalam mewujudkan kualitas demokrasi, terutama ruang sipil yang terbuka.

“Ruang sipil yang terbuka adalah prakondisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi,” kata Raynaldo.

Menurut dia, langkah tersebut bisa dilakukan dengan mendorong perubahan peraturan perundang-undangan yang mengancam ruang sipil seperti UU ITE dan UU Minerba.

Khusus sektor lingkungan, OGP perlu membentuk undang-undang yang menjamin demokrasi lingkungan, yaitu UU Anti SlAPP. Lalu, mengintegrasikan akses partisipasi, informasi dan keadilan secara penuh dalam peraturan perundang-undangan dan tata kelola lingkungan.

“Informasi-informasi dasar harus diberikan seperti AMDAL, izin, dan HGU,” tegas dia.

Raynaldo juga meminta masyarakat sipil terus mengoptimalkan keberadaan OGI sebgai forum kolaborasi organisasi masyarakat sipil, parlemen, dan pemerintah untuk memperbaiki kualitas ruang sipil.

“Demokrasi harus kembali ke tuannya, yaitu rakyat,” pungkas Raynaldo.

Tagar. #kebebasan berpendapat #demokrasi #OGP #OGP 2021 #indeks demokrasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin