×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Terus Melonjak, ULN Indonesia Tembus Rp6.027 Triliun

Rabu, 15 September 2021, 17:12 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Terus Melonjak, ULN Indonesia Tembus Rp6.027 Triliun

Ilustrasi dolar AS. (thinkstock.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus melonjak. Bank Indonesia melaporkan, ULN Indonesia hingga akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.027 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS).

Jumlah utang tersebut mengalami peningkatan 1,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Kendati begitu, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan bahwa posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 mengalami pertumbuhan yang melambat ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 2 persen (year on year/yoy).

“Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah,” kata Erwin melalui keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

Erwin membeberkan, ULN pemerintah pada Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy). Angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 yang mencapai 4,3 persen (yoy).

Menurut dia, perlambatan ULN pemerintah tidak lepas akibat posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” tambah dia.

Erwin menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel di tengah pandemi. “Posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.”

Terlebih, lanjut dia, utang pemerintah juga digunakan untuk mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 pers dari total ULN Pemerintah).

Lalu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

Sementara itu, ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar 207,0 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 207,8 miliar dolar AS.

“ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta,” imbuh Erwin.

Erwin mengatakan, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.

 

Tetap Sehat

Meski terus mengalami pertumbuhan, Erwin Haryono mengungkapkan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat yang didukung dengan prinsip kehati-hatian

“Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5 persen,” tutur Erwin.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat juga ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN.

Erwin melanjutkan, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Erwin.

Tagar. #utang #bank indonesia #ULN

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak