×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Terkait Formula E, DPRD Harus Usulkan Hak Interpelasi Kedua

Jumat, 05 November 2021, 04:25 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Terkait Formula E, DPRD Harus Usulkan Hak Interpelasi Kedua

Event Formula E. Sumber foto: Okezone.com

Infoanggaran.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta sepatutnya mengusulkan hak interpelasi kedua kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang. Upaya ini perlu dilakukan lantaran Gubernur Anies Baswedan mengabaikan hak interpelasi yang telah dilayangkan sebelumnya.

Tidak hanya itu. Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, Kamis (4/11/202), mosi tidak percaya juga dapat dikeluarkan jika Gubernur DKI tidak memberikan kejelasan. Sebab, proyek penyelenggaraan event Formula E dianggap tidak pro rakyat dan tidak mendesak di masa pandemi Covid saat ini.

“Yang tidak kita dapatkan dari masalah itu adalah penjelasan kegunaannya. Misalnya kegiatan itu ditujukan untuk mengundang para wisatawan, padahal dalam situasi pandemi begini jumlah wisatawan saja terbatas, sudah layak itu dibatalkan. Anggarannya juga besar dan tidak jelas maksudnya apa,” ujar Jeirry kepada infoanggaran.com.

Di sisi lain, dia menilai, upaya interpelasi ini tidak mendapat respons dari Gubernur Anies lantaran upaya yang dilakukan DPRD DKI dinilai ‘terlalu politik’. Seakan-akan interpelasi DPRD dalam politik adalah kewajaran yang memang biasa dilakukan dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

“Kepedulian yang dilakukan DPRD tidak sungguh-sungguh terhadap substansialnya. Padahal substansinya itu adalah untuk apa sih kegiatan itu, apa sih gunanya? Apakah ini tidak termasuk pemborosan. Elit politik kita ini, termasuk yang mengajukan interpelasi itu, lebih melihat sebagai upaya ‘menganggu’ padahal ada yang lebih penting,” kata Jeirry.   

Jeirry juga berujar, dibatalkannya event Formula E jangan menjadi tolak ukur gagal atau tidaknya Anies sebagai gubernur. Justru sebaliknya, jika gelaran ini tetap diteruskan, hati rakyat akan lebih tersakiti.

“Seolah-olah ini jadi gengsi kepala daerah jika dibatalkan. Ini yang nggak benar. Orang-orang gagal melihat subtansi ini,”ucap dia.

Lantaran tidak ada batas waktu yang wajib dipenuhi gubernur untuk menjawab Hak Interpelasi, Jeirry menilai sebaiknya DPRD DKI melayangkan kepastian kepada Anies sekali lagi. Langkah itu juga perlu untuk mengingatkan gubernur agar lebih perduli pada kepentingan rakyat.

“Mungkin kalau tidak ada  kejelasan harus ada interpelasi kedua,” kata Jeirry.

Sebagaimana diketahui, dua fraksi di DPRD DKI mengajukan hak interpelasi, yakni PDI Perjuangan dan PSI. Usulan itu resmi direalisasikan dengan mengajukan surat usulan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Kamis (26/8/2021).

Anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan menyatakan, salah satu alasan pihaknya mengusulkan interpelasi adalah lantaran adanya potensi pemborosan anggaran daerah hingga Rp4,48 triliun untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E selama lima musim di Jakarta. Kendati demikian, hingga saat ini Gubernur Anies belum memberikan pernyataannya kepada DPRD DKI.

 

KPK Mulai Usut

Dari informasi yang dirangkum infoanggaran.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan proyek balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta. Hal ini ditandai dengan permintaan keterangan oleh tim penyelidik KPK terhadap sejumlah penyelenggara Formula E.

"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan  keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh Tim Penyelidik," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11/2021).

Langkah ini, kata Ali, merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat soal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK.  Namun demikian, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan, maka materi penyelidikan tidak bisa disampaikan saat ini.

"Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK, sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi," kata Ali.  

Tagar. #KPK #Formula E #Hak Interpelasi #Jeirry Sumampow #TePI #Anies baswedan #dprd dki

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 08 Desember 2021, 14:35 WIB

Serapan Anggaran Gorontalo di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Minta Dioptimalkan Lagi

Gubernur Gorontalo juga meminta optimalisasi serapan anggaran disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.

selengkapnya
Serapan Anggaran Gorontalo di Atas Rata-rata Nasional, Gubernur Minta Dioptimalkan Lagi
Anak Stunting di NTT Capai 80 Ribu Lebih

Senin, 06 Desember 2021, 17:00 WIB

Anak Stunting di NTT Capai 80 Ribu Lebih