×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Terbitkan Aturan Soal PMN, Erick Ingin Pengelolaan BUMN Transparan

Rabu, 24 Maret 2021, 16:51 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Terbitkan Aturan Soal PMN, Erick Ingin Pengelolaan BUMN Transparan

Ilustrasi. (aspek.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Menurut Erick, aturan tersebut bertujuan untuk mendorong pengelolaan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akuntabel dan transparan.

"Intinya, tak boleh ada lagi proses yang tertutup. Semua mesti terbuka. Karena tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi," kata Erick melalui keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021).

Dia menjelaskan, prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakah hal yang mutlak dilakukan oleh perusahaan pelat merah dalam mengelola anggaran yang berasal dari APBN itu.

"Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, setiap modal negara mesti efektif dan tepat sasaran," tegas Menteri BUMN.

Dalam beberapa tahun terakhir, APBN selalu mengalokasikan anggaran untuk PMN hingga triliunan rupiah. Pada APBN 2021, suntikan modal untuk perusahaan pelat merah dipatok Rp42,3 triliun. Jumlah ini naik signifikan dari pagu awal PMN 2020 yang hanya Rp17,73 triliun.



Rumuskan Mekanisme

Demi mewujudkan akuntabilitas, transparansi, maupun efektivitas penggunaan PMN, Erick Thohir menjelaskan Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2021 telah merumuskan mekanisme pengelolaan PMN mulai dari peruntukan, pengawasan, hingga konsekuensi sanksi apabila ada pelanggaran.

Soal peruntukan PMN, contoh Erick, hanya terkait dengan penugasan, restrukturisasi, dan aksi korporasi. Nantinya, setiap proses akan diawasi langsung oleh Menteri BUMN yang didelegasikan kepada Wakil Menteri.

"Mekanisme PMN ini diharapkan dapat menjamin proses PMN yang terbuka dan dapat diketahui publik," jelas Erick.

Dengan adanya mekanisme tersebut, dia yakin stakeholers terkait seperti Kementerian/Lembaga (K/L) dan lembaga pemeriksa lebih mudah mudah mengetahui urgensi PMN dikaitkan dengan strategi bisnis BUMN yang mendapat suntikan modal dari kas negara.

"Tata kelola perusahaan yang baik adalah fondasi untuk mencapai performa perusahaan yang baik pula," pungkas Erick.

Tagar. #erick thohir #APBN 2021 #bumn #kementerian bumn #PMN

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju