Terancam Krisis, Jokowi Minta Jajarannya Serius Kelola Pangan

Presiden Jokowi. (Youtube Sekretariat Presiden)
Infoanggaran.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan sektor pangan terancam mengalami krisis akibat adanya pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antarnegara yang berkepanjangan di masa pandemi Covid-19.
Atas dasar itu, Jokowi meminta jajarannya serius mengurus tata kelola pangan, terutama komoditas pangan yang masih impor seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih, dan beras.
“Komoditas yang lain yang masih impor, tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa diselesaikan,” ujar Jokowi saat membuka “Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021”, Senin (11/1/2020).
Jokowi lalu mencontohkan kebijakan kedelai impor. Menurutnya, hal ini menyebabkan banyak petani tidak mau menanam kedelai lantaran kalah harga di pasaran.
“Kalau petani suruh menjual (sesuai) dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya enggak nutup. Sehingga harus dengan jumlah yang besar agar harganya bisa melawan yang harga impor,” jelas dia.
Menurut Jokowi, saat ini pembangunan pertanian nasional tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lebih konvensional. “Teknologi (pertanian) dipakai betul, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain.”
“Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic skill. Enggak bisa kecil-kecil lagi,” tambah Jokowi.
Evaluasi Subsidi Pupuk
Lebih jauh, Jokowi juga meminta bawahannya mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk. Hal ini lantaran kebijakan tersebut tidak berkontribusi besar terhadap produksi pertanian.
Menurut Jokowi, anggaran subsidi pupuk yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya mencapai puluhan triliun. “Rp33 triliun setiap tahun. (Tapi) return-nya apa? Apakah produksi melompat naik?” katanya, dalam nada tanya.
“Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang enggak benar di situ,” tambah Jokowi.
Apalagi, kebijakan subsidi pupuk sudah dijalankan selama puluhan tahun. “Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun. Angka itu yang besar sekali. Artinya, tolong ini dievaluasi,” tukas Jokowi.
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.
selengkapnya