×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Tepis Penyelewengan Dana Otsus, Pemprov Papua: Silakan Periksa

Senin, 01 Maret 2021, 13:14 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tepis Penyelewengan Dana Otsus, Pemprov Papua: Silakan Periksa

Sekda Pemprov Papua Doren Wakerwa saat konferensi pers. (Youtube Pemerintah Provinsi Papua)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua menepis dugaan adanya penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua senilai Rp1,8 triliun yang diungkap pihak kepolisian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Doren Wakerkwa mengatakan, adanya penyalagunaan dana otsus hanya sebatas upaya membangun opini publik yang bertujuan mendiskreditkan dan mematikan karakter pejabat Papua, terutama Gubernur Lukas Enembe.

“Seolah-olah Pak Gubernur (Lukas Enembe) melaksanakan otonomi khusus ini salah,” jelas Doren dalam konferensi pers, Senin (1/3/2021).

Menurut dia, seharusnya penegak hukum tidak mengumbar isu dugaan penyelewengan dana otsus tanpa ada bukti yang kuat ke khalayak.

Kalaupun penegak hukum mencurigai adanya penyalahgunaan dana otsus yang menyebabkan kerugian negara, kata Doren, “maka silakan masuk. Periksa diam-diam.”

“Papua ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Papua yang kerja sebagai penyelenggara negara tidak akan lari,” katanya menambahkan.

 

Tidak Sembarangan

Lebih jauh, Doren menjelaskan bahwa pembagian dan pengelolaan dana otsus selama ini tidak dilakukan secara sembarangan, tapi berdasarkan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dana otsus sudah dibagi sejelas-jelasnya. Semua berdasarkan perdasus (peraturan daerah khusus) pemerintah provinsi,” terang dia.

Era Lukas Enembe yang menjabat sejak April 2013 hingga sekarang, misalnya. Menurut Doren, pengelolaan dana otsus mengacu Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.

Dia memaparkan, aturan tersebut mengatur bahwa 80 persen dana otsus yang diterima setiap tahun untuk kabupaten/kota, sisanya 20 persen untuk provinsi.

Tidak cuma itu, porsi pemanfaatan dana otsus juga sudah diatur secara detail seperti untuk pendidikan persen, kesehatan persen, ekonomi persen, hingga pembinaan organisasi  persen. 

“Jadi, tidak orang pemprov kita kejar-kejar dana otsus ini, lalu (menyebabkan) kerugian negara. Tidak ada,“ pungkas Doren.

Tagar. #papua #dana otsus papua #dana otsus #APBD Papua

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya