×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyatakan, persoalan tata kelola pemerintahan yang tidak baik adalah masalah terbesar di Papua.

Hal tersebut yang menyebabkan Papua belum maju walau kucuran dana Otsus sudah maksimal.

"Kami menganggap persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan adalah persoalan terbesar yang dihadapi oleh Papua selama ini dan ke depan," kata Akmal dalam diskusi yang disiarkan secara daring bertajuk 'Dialog Papua: Refleksi, Visi, Aksi', Senin (10/5/2021).

Wilayah Papua telah menerima kucuran dana otonomi khusus sebesar Rp134,2 triliun sejak 2002-2020. Rp91 triliun lebih untuk Provinsi Papua sejak 2002-2020 dan Rp41 triliun lebih untuk Provinsi Papua Barat sejak 2008-2020.

Tetapi hingga saat ini, pemanfaatan dana Otsus tersebut belum maksimal, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat.

“Hal itu karena kondisi geografis yang berat sehingga menyebabkan biaya pembangunan yang tinggi, kemudian disparitas biaya kebutuhan pokok dan serta masih tingginya ancaman dan gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” jelas Akmal.

Tiga faktor tersebut diperparah lagi dengan kondisi tata kelola pemerintahan yang tidak baik.

Jika permasalahan dalam pemerintahan tidak segera dibenahi, hal itu akan memicu ketidakpuasan masyarakat. Sebab, besarnya anggaran tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga kesenjangan pembangunan masih terus terjadi.

“Ketika persoalan pemerintahan bisa dibenahi, maka tujuan Otsus dapat tercapai,” tuturnya.

 

Tak Mudah Dicapai

Tujuan dari adanya Otsus Papua, antara lain, meningkatkan taraf hidup orang asli Papua, mewujudkan keadilan dan pemerataan percepatan pembangunan. Pun penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun kondisi tersebut tidak mudah untuk dicapai. Penyebabnya, ada beberapa regulasi berkaitan dengan Otsus Papua yang masih berbenturan dengan regulasi teknis di tingkat pusat.

"Pendidikan punya urusan regulasi pendidikan, kesehatan punya regulasi kesehatan, lingkungan hidup punya regulasi lingkungan hidup. Persoalannya adalah timwas umum dan timwas teknis kita tidak sinkron. Inilah yang saya katakan persoalan-persoalan tata kelola," tegas Akmal

Lebih lanjut soal masalah tata kelola, Akmal juga mengungkapkan banyak daerah yang tidak puas dengan Otsus di daerahnya masing-masing. Ketidakpuasan itu terlihat dari banyaknya daerah yang ingin memunculkan daerah otonom baru (DOB).

Menurut dia, saat ini ada kurang lebih 328 daerah di 34 provinsi mengajukan munculnya daerah DOB. Penyebabnya antara lain kalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kemudian, ada yang belum mendapatkan penghasilan yang cukup dari bunga pembangunan. Bahkan ada yang tidak mendapatkan kursi memadai dalam tata kelola pemerintahan hingga akhirnya mengajukan DOB.

"Bagaimana dengan Papua? Papua adalah daerah yang cukup banyak mengajukan daerah otonom baru," ucap dia.

Tagar. #kemendagri #dana otsus papua #papua barat #dana otsus #APBD Papua

Berita Terkait
Artikel Lainnya