×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Tata Kelola Desa Membaik di Masa Pandemi

Kamis, 12 November 2020, 12:44 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tata Kelola Desa Membaik di Masa Pandemi

Ilustrasi (rizkie-library.blogspot.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Team Leader Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Anna Winoto menilai tata kelola pemerintahan desa mengalami perbaikan di masa pandemi Covid-19 sehingga peluang mewujudkan akuntabilitas sosial desa semakin terbuka.

“Di situasi darurat, muncul kebersamaan, kekompakan, dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa,” ujar Anna dalam diskusi virtual bertajuk "Akuntabilitas Sosial Desa di Masa Pandemi, Apa yang Berubah?", Kamis (12/11/2020).

Berdasarakan pantauan KOMPAK di sejumlah desa, kata Anna, ada beberapa perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa selama masa pandemi.

Pertama, proses bottom up semakin menguat, terutama setelah adanya kebijakan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai berupa BLT Dana Desa.

"Itu memungkinkan masyarakat untuk menjadi bagian untuk merencanakan dan menentukan sasaran BLT Dana Desa," jelas Anna.

Selain itu, Anna mengatakan bahwa masyarakat cenderung mempunyai keberanian untuk mengawal APBDesa selama masa pandemi. Di saat bersamaan, lanjutnya, pemerintah desa juga mulai terbuka soal informasi pelaksanaan anggaran desa termasuk respons kebijakan Covid-19 di desa.

Perbaikan lainnya adalah peran BPD semakin membaik. (BPD) menjadi perantara antara kebutuhan masyarakat dengan bantuan pemerintah. “Jadi, ada fasilitas yang dilakukan oleh BPD dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah desa," imbuh Anna.

Anna berharap peningkatan tata kelola pemerintahan desa tersebut tetap berlanjut hingga pandemi Covid-19 usai.

 

Tiga Pilar

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Advokasi Peraturan Desa Ditjen PPMD Kemendes PDTT Eppy Lugiarti memaparkan bahwa tata kelola pemerintahan desa mempunyai tiga pilar penting guna mewujudkan tatanan demokrasi desa yang lebih baik yaitu pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

"(Tiga pilar) itu harus terepresentasikan pada saat desa memutuskan segala sesuatu hal yang bersifat strategis melalui musyawarah desa," jelas Eppy.

Eppy mengatakan, tiga pilar tata kelola pemerintahan desa tersebut harus sama-sama kuat di mana pemerintah desa bersikap transparan, BPD menjalankan fungsi aspirasi dengan baik, serta warga bisa berpartisipasi dalam proses kebijakan.

"Kalau prasyarat ini dipenuhi, akuntabilitas sosial desa bisa lebih baik," kata Eppy.

Kebijakan BLT Dana Desa yang diterbitkan Kemendes PDTT, kata Eppy mencontohkan, sebenarnya mengarahkan pemerintah desa untuk bersikap transparan kepada masyarakat desa.

Selain itu, "secara tidak langsung proses pelaksanaan BLT Dana Desa telah mendorong masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi," imbuh Eppy.

Tagar. #partisipasi masyarakat #Dana Desa #blt dana desa #akuntabilitas sosial

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun