×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Target DBH Migas Riau Terjun Bebas

Senin, 26 April 2021, 23:20 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Target DBH Migas Riau Terjun Bebas

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Target Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terjun bebas. DBH migas tahun ini untuk 12 kota/kabupaten di Riau hanya ditargetkan Rp1,73 triliun.

“Jumlah itu merupakan target terendah sepanjang 10 tahun terakhir, hanya 35 persen dari target yang ditetapkan pada 2020 dan 32 persen dari target 2019,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triono Hadi melalui keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Dengan target yang kian menurun, potensi DBH migas yang diterima oleh pemerintah Riau tahun 2021 ini otomatis jauh berkurang dari tahun sebelumnya. “belum diketahui jelas apa yang menjadi penyebabnya,” imbuh Triono.

Jika target 2021 ini tercapai, maka Pemprov Riau hanya akan mendapatkan bagian 3,5 persen atau Rp346,1 miliar dari hasil migas kabupaten se-Riau.

“Angka itu jauh lebih kecil dari target 2020 sebesar Rp1,28 triliun (belum ada data realisasi) dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp830 miliar,” tuturnya.

Bahkan, untuk daerah penghasil migas terbesar di Riau seperti Bengkalis, Siak, Kampar, dan Rokan Hilir, jika target 2021 terealisasi hanya mendapatkan sepertiga dari realisasi DBH migas tahun 2019 dan target tahun 2020.

“Kondisi ini akan semakin memperkecil kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemprov maupun kabupaten/kota penghasil migas,” ujarnya.

 

Pemborosan Anggaran

Triono menjelaskan, pendapatan daerah Riau masih sangat bergantung kepada pendapatan transfer dari pusat. Salah satunya adalah dana bagi hasil kelola sumber daya alam.

“Sekitar 89 persen penerimaan daerahnya berasal dari dana tansfer pusat maupun transfer provinsi (bagi hasil dan perimbangan). Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil di tingkat kabupaten/kota,” jelas Triono.

Kontras dengan itu, pemerintah daerah justru menunjukkan perilaku boros anggaran dan tidak efisien dalam membelanjakan uang APBD.

Berdasarkan data FITRA Riau, rata-rata setiap tahun lebih dari 24,6 persen APBD digunakan untuk belanja pegawai, 13 persen untuk belanja operasional rutin pemerintah melalui dinas-dinas. "Sementara untuk belanja langsung yang berdampak terhadap masyarakat sangat kecil,” kata dia.

Manajer Advokasi FITRA Riau, Taufik, menambahkan bahwa alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi yang terkecil dalam lima tahun terakhir. Namun, Pemprov Riau masih saja menganggarkan untuk program infrastruktur yang tidak prioritas dan bukan menjadi kewenangannya.

Dia mencontohkan program pembangunan gedung Korem yang seharusnya menjadi kewenangan pusat. "Sebelumnya ada juga untuk kantor Polda dan Kejaksaan Riau yang dibangun dan dibebankan pada APBD,” jelas Taufik.

 

Tak Ada Earmarking

Di bagian lain, Triono mengaku masih sulit untuk melihat efektivitas dari DBH migas yang digunakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena dalam perencanaan anggaran, tidak ada earmarking belanja daerah Riau yang berasal dari DBH migas.

Sulit untuk mendeteksi penggunaan dari dana DBH migas itu karena mekanisme bercampur. Maka sangat mungkin belanja-belanja yang boros dan tidak efektif itu juga berasal dari pendapatan DBH migas,” jelasnya.

Untuk itu, FITRA Riau mendesak agar Pemprov Riau (termasuk pemerintah kota/kabupaten) untuk membenahi kebijakan anggaran.

Seharusnya, kata Triono, pemerintah daerah menjalankan prinsip efektif dan efisien dalam pembiayaan program-program. Terutama pada penyusunan program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti untuk pemenuhan layanan dasar, peningkatan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

“Dengan demikian, program-program yang tidak jelas arahnya, apalagi yang bukan kewenangan gubenur dan bupati, harus tegas untuk ditiadakan,” tutup Triono.

Tagar. #fitra riau #DBH #apbd riau #DBH Migas

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 18 Oktober 2021, 15:26 WIB

Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E

Hak interpelasi perlu dilakukan DPRD DKI semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.

selengkapnya
Ketua DPRD DKI: Anies Harus Jelaskan Penggunaan Anggaran Formula E
DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun

Senin, 11 Oktober 2021, 21:09 WIB

DPRD DKI Sepakati APBD Rp79,52 Triliun