×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Tambang Ilegal Semakin Marak, Menteri ESDM: Ada 2.741 Lokasi

Rabu, 13 Oktober 2021, 19:05 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Tambang Ilegal Semakin Marak, Menteri ESDM: Ada 2.741 Lokasi

Suasana di sebuah pertambangan (ist)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, aktivitas pertambangan tanpa izin alias ilegal semakin marak seiring kenaikan harga pasar komoditas mineral dan batu bara yang terjadi setahun terakhir.

Kementerian ESDM mencatat, terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

"Ini adalah lokasi-lokasi yang akan diidentifikasi oleh Kementerian ESDM bersama dinas ESDM dan polda setempat," terang Arifin dalam webinar bertajuk "Penanganan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin" seperti dikutip Antara, Rabu (13/10/2021).

Arifin membeberkan, 2.741 lokasi tambang ilegal tersebut terdiri 133 lokasi di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan 480 lokasi di luar wilayah WIUP.

Sementara itu, 2.128 lokasi lainnya belum diketahui berada di dalam atau di luar WIUP yang akan diidentifikasi.

Arifin melanjutkan, kegiatan pertambangan ilegal berdampak buruk terhadap kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

Selain itu, pertambangan ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai serta berpotensi terjadi kerusakan lingkungan.

"Kemudian, potensi lain adalah merugikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta penerimaan pajak daerah," kata Menteri ESDM.

Menurut dia, nilai kerugian negara akibat kegiatan pertambangan tanpa izin bisa mencapai separuh dari total PNBP sektor minerba.

Tahun anggaran 2021, target PNBP minerba mencapai Rp39,1 triliun. Dengan kata lain, kerugian negara tambang ilegal diperkirakan bisa mencapai Rp19,55 triliun.

"Kegiatan menambang yang tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana," Arifin Tasrif.


Tiga Strategi

Di sisi lain, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, kepolisian memiliki tiga strategi penanganan pertambangan tanpa izin.

Pertama, strategi preemptif. Menurut Agus  strategi ini dilakukan kepolisian untuk melakukan inventarisasi lokasi pertambangan ilegal, himbauan dan sosialisasi dampak buruk terhadap lingkungan, serta pembinaan kepada para penambang.

Lalu strategi preventif. Melalui strategi ini, kepolisian mengawasi rantai kegiatan pengolahan pertambangan mulai dari izin, produksi, hingga distribusi untuk meminimalisir pungutan liar dan aksi premanisme.

"Polri juga melakukan kegiatan operasi dan patroli di lokasi kegiatan pertambangan hingga memasang larangan di sejumlah lokasi yang rawan terjadi kegiatan penambangan ilegal," terang Agus.

Terakhir, strategi represif dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian konflik dengan mendahulukan pendekatan kearifan lokal.

Agus mengatakan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir terhadap pelaku yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, dampak lingkungan, dan kerugian terhadap kekayaan negara.

Tagar. #tambang ilegal #kementerian esdm #pertambangan #pnbp

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19