×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

Suramnya Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Jumat, 07 Mei 2021, 20:02 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Suramnya Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi. (detik.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti menilai masa depan pemberantasan korupsi kian suram menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara uji materi dan uji formil terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK).

“KPK sudah berubah total dari desain awalnya pada 2002, sudah kehilangan independensi yang selama ini menjadi kekuatannya,” kata Bivitri, Jumat (7/5/2021).

Bivitri tidak menampik bahwa MK menambah frasa “bersifat independen dan bebas dalam pengaruh kekuasaan apapun” dalam Pasal 1 angka 3 UU KPK. Namun, desain kelembagaan yang dirumuskan dalam UU tersebut sudah tidak menempatkan KPK sebagai lembaga independen.

“Independensi tidak bergantung pada kata-kata, melainkan desain institusial. Jadi (penambahan frasa) ini tidak ada maknanya,” jelas Bivitri.

Semula, Pasal 1 angkat 3 UU KPK berbunyi, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Kini pasal tersebut berbunyi, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dalam pengaruh kekuasaan apapun”.

Penghapusan kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK seperti izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, juga tidak lantas membuat lembaga antirasiuh bertaji lagi.

“Karena secara prinsip dewas memang tidak diperlukan,” imbuh Bivitri.

Pada 4 Mei 2021 lalu, MK memutus tiga permohonan uji materil dan empat uji formil terhadap revisi UU KPK yang dibacakan secara maraton. Sebagian uji materi diterima, sedangkan uji formil tidak ada yang diterima satu pun.

Menurut Bivitri, secara umum semua putusan lembaga konstitusi itu tidak berarti apa-apa terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Dia menuturkan, penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara memang sangat tidak wajar alias tidak masuk akal. Contohnya, proses perencanan yang dipaksakan dan pembahasan revisi UU KPK yang tertutup tidak dianggap sebagai cacat prodedur.

Contoh logika tidak masuk akal lainnya adalah menganggap seminar dan diskusi terkait revisi UU KPK yang diadakan oleh lembaga legislatif dianggap sebagai forum partisipasi. Tapi di saat bersamaan, demontrasi penolakan revisi UU KPK justru tidak dianggap sebagai aspirasi rakyat dalam proses pembuatan undang-undang.

 

Kejahatan Sempurna

Sedangkan akademisi Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Muchtar menjelaskan, putusan MK terkait uji formil dan uji materi revisi UU KPK semakin menyempurnakan kejahatan ‘pembunuhan’ terhadap lembaga antirasuah.

“Membaca secara saksama putusan MK tentang pengujian formil dan materi terhadap UU KPK hasil revisi sungguh terasa seperti menyaksikan ‘sentuhan akhir’ dari suatu kejahatan yang sempurna,” terang Zainal.

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM ini mengatakan, putusan uji materi dan uji formil itu menunjukkan betapa seriusnya problem konstitusi. Sebab, sistematisnya kejahatan 'membunuh' KPK tidak dipandang lembaga konstitusi sebagai suatu yang berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Menurut Zainal, putusan itu bukan hanya sekadar perfect crime yang ‘membunuh’ lembaga antirasuah. “Tetapi juga menujukkan 'kematian' moralitas konstitusional di MK,” tegas dia.

Bivitri menambahkan, kini tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan semangat pemberantasan korupsi. Menurut dia, upaya lain seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dan perubahan UU KPK lagi tidak memungkinkan.

“Secara realistis, itu tidak mungkin dilakukan, paling tidak selama pemerintahan (Jokowi) ini,” imbuh dia.

Saat ini harapan pemberantasan korupsi satu-satunya, kata Bivitri, “terletak pada inisiatif masyarakat sipil, termasuk korporasi dalam hal good governance.”

Tagar. #KPK #dewas kpk #mahkamah konstitusi #pemberantasan korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya