×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Sumber Dana IKN: Dari APBN Sampai Kontribusi Swasta

Kamis, 05 Mei 2022, 20:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Sumber Dana IKN: Dari APBN Sampai Kontribusi Swasta

Maket desain IKN Nusantara di Kalimantan Timur. (Foto: Viva).

Infoanggaran.com, Jakarta – Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2022. Beleid yang ditandatangani Senin (18/4/2022) bulan lalu itu menyebut pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah, termasuk pihak swasta. 

Mengenai sumber APBN diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN. 

Pasal  itu menyebut, pemerintah membuka opsi melalui belanja dan juga pembiayaan.

Opsi belanja mencakup penerimaan negara bukan pajak seperti pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau Aset Dalam Pengawasan (ADP).

"Skema pendanaan dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk dana yang bersumber dari surat berharga negara," sebut ketentuan yang dilansir Tempo, Kamis (5/5/2022).

Lalu pada ayat (2), skema pendanaan dalam bentuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. 

Kemudian, dalam ayat (3 ) dan (4) menyebut pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (SUN).

PP ini juga mengatur soal Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP  dalam ayat (5) huruf a angka 1. Penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) IKN termuat dalam ayat (5) huruf a angka 2.

Untuk skema pendanaan lain, pemerintah membuka keran melalui kontribusi swasta dan pajak atau pungutan Khusus IKN.  

Termasuk di dalamnya penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, penguatan peran badan hukum milik negara, dan pembiayaan kreatif (creative financing). 

Ihwal keikutsertaan pihak lain, termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara; penguatan peran badan hukum milik negara; dan pembiayaan kreatif diatur pada ayat (5) huruf a angka 3. Kemudian, pembiayaan kreatif selain yang dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 diatur pada ayat 6 huruf a angka 2.

Presiden Jokowi juga melibatkan pihak swasta. Kontribusi swasta ada pada ayat (6) huruf a angka 1. 

Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN setelah mendapat persetujuan DPR, dan diatur di Pasal 4 ayat (6) huruf a angka 3.

Pada pasal ini, pelaksanaan skema pendanaan IKN yang bersumber dari APBN dalam bentuk SUN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur di ayat (7).

Soal pelaksanaan pembiayaan kreatif ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga dan/atau Otorita IKN.

Otorita IKN juga bisa menerbitkan obligasi dan/atau Sukuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

 "Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintahan Daerah Khusus IKN dilakukan dengan persetujuan menteri dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," sebut ketentuan itu.

Masih soal pembiayaan,  Pasal 43 mengatur mengenai jenis Pajak Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita IKN.

Tagar. #IKN #dana #PP Nomor 17 tahun 2022

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya