×
Sabtu, 19 September 2020
loading content

Subsidi Upah Rp2,4 Juta Bisa Timbulkan Kecemburuan

Selasa, 11 Agustus 2020, 12:45 WIB
Penulis: Maryono INFO ANGGARAN
Editor: Jimmy Radjah

Subsidi Upah Rp2,4 Juta Bisa Timbulkan Kecemburuan

Ilustrasi pekerja (dara.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai subsidi upah Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kepada buruh yang mendapatkan gaji di bawah Rp5 juta berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

“Potensi masalahnya ada pada data pekerja yang menjadi dasar pemberian bantuan yang akan berbasis data peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sekjen FITRA Misbah Hasan secara tertulis, Sabtu (8/8/2020).

Misbah melontarkan itu menyikapi kebijakan pemerintah yang bakal memberi “gaji tambahan” total Rp2,4 juta kepada buruh berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Program yang diharapkan bisa dilaksanakan paling cepat pada September 2020 ini bertujuan untuk mendorong perekonomian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Semula, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp33,1 triliun dengan sasaran penerima sebanyak 13,87 juta buruh. Namun, Senin (10/8/2020) kemarin, jumlah penerima dinaikkan sebanyak 1,85 juta menjadi 15,72 juta buruh dengan tambahan alokasi sebesar 12 persen atau setara Rp4,6 triliun menjadi Rp37,7 triliun.

Tambahan gaji dengan skema bantuan langsung tunai ini menggunakan data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini data tersebut paling akurat dan lengkap sehingga akuntabilitas dan validitas bantuan bisa terjaga.

Namun, menurut Misbah, penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan justru bisa menyebabkan penyaluran subsidi gaji tidak tepat sasaran, di samping dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Dia mengatakan, data BPJS Ketenagakerjaan berpotensi menjadi pangkal masalah lantaran masih banyak perusahaan yang belum, bahkan tidak, mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial bagi tenaga kerja itu.

“Jadi, ada potensi banyak pekerja yang mestinya harus menerima tapi justru tidak menjadi sasaran program karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Misbah.

Belum lagi soal maraknya praktik perusahaan yang sering melaporkan gaji karyawannya di bawah nilai gaji sebenarnya demi mengurangi nilai kewajiban pembayaran iuran BPJS. “Artinya ada potensi penerima bantuan ini justru mereka yang pendapatannya sebenarnya sudah tinggi (di atas Rp5 juta),” tukas Misbah.

Selain dua masalah tersebut, menurut Misbah, bantuan ini berpotensi hanya men-support pekerja di perusahaan-perusahaan besar. “Lobi-lobi pengusaha besar juga bisa terjadi agar pekerjanya diprioritaskan mendapat support dana ini,” sebut Misbah.

 

Siapkan Alternatif

Mengingat validitas data BPJS Ketenagakerjaan masih diragukan, Misbah meminta pemerintah menyiapkan alternatif supaya tambahan gaji bisa benar-benar diterima buruh yang mendapatkan gaji di bawah Rp5 juta alias tepat sasaran.

Alternatif pertama, kata Misbah, verifikasi dan validasi data. “Data kepesertaan BPJS bisa jadi rujukan umum, namun sebaiknya disertai dengan langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi ke perusahaan-perusahaan."

Lalu, membuka peluang bagi perusahaan untuk melaporkan data pekerja yang pendapatannya di bawah Rp5 juta.

“Langkah lainnya adalah membangun komunikasi dengan serikat pekerja/serikat buruh untuk pendataan/pengaduan/pengawasan pekerja yang berhak namun belum masuk daftar penerima,” beber Misbah

Penyediaan posko pengaduan juga tidak boleh dilupakan. “Harus ada posko pengaduan bagi pekerja yang dirugikan, yang seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya,” pungkas Misbah.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah

Tagar. #bpjs ketenagakerjaan #bantuan langsung tunai #subsidi upah #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Sabtu, 19 September 2020, 15:06 WIB

Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

Alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021.

selengkapnya
Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu
Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara

Jumat, 18 September 2020, 16:06 WIB

Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara