×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Subsidi BBM untuk Nelayan: Alokasi Kecil, Akses Terbatas

Kamis, 25 November 2021, 11:10 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Subsidi BBM untuk Nelayan: Alokasi Kecil, Akses Terbatas

Ilustrasi nelayan tradisional. (suara.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA) meminta pemerintah serius dalam menetapkan, mengelola, dan mendistribusikan BBM bersubsidi untuk sektor perikanan guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional atau nelayan kecil.

Perkumpulan Inisiatif, salah satu organisasi yang tergabung dalam KUSUKA, mengungkapkan bahwa alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional hingga saat masih kecil dari total keseluruhan subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya.

“Enggak sampai 15 persen, hanya 12 persen alokasi BBM bersubsidi untuk sektor perikanan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif Sapei Rusin dalam seminar nasional bertajuk “Kebijakan Anggaran BBM Bersubsidi dan Perlindungan Nelayan Kecil”, Kamis (25/11/2021).

Parahnya lagi, akses nelayan kecil terhadap BBM bersubsidi masih sangat terbatas. “Di atas 80 persen nelayan kecil masih kesulitan mengakses BBM bersubsidi,” terang dia.

Sapei menyampaikan, kondisi itu menyebabkan biaya operasional nelayan tradisional membengkak. Bahkan sekitar 60 persen - 70 persen biaya produksi hanya untuk beli bahan bakar minyak agar bisa melaut.  

Beberapa waktu lalu, hasil survei anggota KUSUKA yaitu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, 82 persen nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi. Artinya, hanya 18 persen nelayan yang sudah bisa mengakses BBM bersubsidi tersebut.

Menurut hasil survei yang dilaksanakan di 25 kota/kabupaten di 10 provinsi dengan melibatkan 5.292 nelayan tersebut, keterbatasan akses BBM bersubsidi dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, 38,42 persen tidak memiliki surat rekomendasi pembelian, 36,20 persen tidak mengetahui ada BBM bersubsidi, 22,24 persen tidak ada penjual BBM bersubsidi di sekitar lokasi.

Sapei mengingatkan, permasalahan BBM bersubsidi harus di atasi bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. “Ini persoalan yang cukup krusial,” tandas dia.

 

Problematik

Ombudsman RI mengakui kebijakan BBM bersubsidi untuk nelayan memang cukup problematik. Salah satunya, pemerintah kesulitan menetapkan jumlah BBM bersubsidi yang tepat bagi kapal-kapal ikan.

“Ini karena tidak ada atau sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasionalnya yang valid, termasuk data nelayannya sendiri,” ujar anggota Ombudsman Heri Susanto.

Tidak hanya itu, Heri menyampaikan bahwa Ombudsman juga menemukan berbagai permasalahan lainnya. Antara lain nelayan tidak memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi, alokasi yang diberikan untuk SPBU-N sudah habis di pertengahan bulan, hingga masyarakat kesulitan menemukan penjual bahan bakar bersubsidi di lingkungan sekitar.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak nelayan tidak bisa bertahan sebagaimana mestinya.

“Saya baru-baru ini dari Bangka Belitung, di sana kapal nelayan banyak berubah fungsi, bukan menangkap ikan malah mencari timah ilegal. Bahkan (ketika) BBM bersubsidi itu habis, para penambang ilegal ini sudah sanggup beli Pertalite malah Pertamax karena masih untung,” imbuh dia.

Heri mengakui hingga saat ini laporan nelayan kepada Ombudsman masih minim, khususnya terkait permasalahan BBM bersubsidi. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahan bakar bersubsidi tiada persoalan di lapangan.  

“Nah, ini yang perlu kita dorong secara bersama bagaimana membuat kelompok masyarakat nelayan yang merupakan kelompok pinggiran ini bisa berada di tengah untuk menyuarakan  persoalan-persoalan yang mereka hadapi secara rutin di lapangan,” pungkas dia.

Tagar. #KNTI #bbm bersubsidi #nelayan tradisional #KUSUKA #perikanan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital