×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Sri Mulyani Minta Jatah Rp44 Triliun untuk Anggaran Kemenkeu 2022

Rabu, 22 September 2021, 15:31 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Sri Mulyani Minta Jatah Rp44 Triliun untuk Anggaran Kemenkeu 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Youtube Komisi XI DPR RI).

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengajukan alokasi anggaran Kemenkeu pada 2022 sebesar Rp44,01 triliun. Usulan anggaran ini mengalami peningkatan 1,6 persen dari pagu anggaran 2021 yang sebesar Rp43,3 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi untuk tahun depan itu terdiri dari pagu anggaran sebesar Rp43,02 triliun, ditambah dengan dukungan anggaran sebesar Rp992,7 miliar yang telah disetujui DPR sebelumnya.

"Mohon berkenan pimpinan dan anggota dewan untuk menyetujui kebutuhan anggaran," pinta Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Atas permintaan itu, Komisi XI DPR langsung menyetujui penyesuaian hasil Badan Anggaran DPR RI atas rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 sebesar Rp44,01 triliun.

"Komisi XI DPR telah memperoleh penjelasan atas rencana kerja dan penyesuaian anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat membacakan hasil kesimpulan rapat.

Sebelum kesimpulan rapat disampaikan, Sri Mulyani membeberkan bahwa alokasi anggaran Kemenkeu pada 2022 berasal rupiah murni Rp34,6 triliun.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp7,08 miliar, hibah luar negeri (HLN) Rp22,25 miliar, dan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp9,36 triliun.

Sementara berdasarkan fungsinya, penggunaan dana terbesar akan digunakan untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp40,4 triliun. Lalu, alokasi untuk fungsi ekonomi sebesar Rp189,5 miliar dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,41 triliun.

"Fungsi pelayanan umum itu untuk menjalankan tugas Kementerian Keuangan dalam mengelola perekonomian," tukas Menkeu.

Tagar. #RAPBN 2022 #kemenkeu #menkeu #dpr

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19