×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Soal Penyaluran Bansos, KPK: Masih Banyak Keluhan Masyarakat

Rabu, 09 September 2020, 15:36 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Soal Penyaluran Bansos, KPK: Masih Banyak Keluhan Masyarakat

Ilustrasi (jawapos.com)

Infoanggaran.com, Jakarta  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi Covid-19 masih belum merata. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan jaga bansos.

“Kami melihat masih banyak keluhan masyarakat terkait bansos.” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar seusai menerima kunjungan Menteri Sosial Juliari P Batubara di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020).

Berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan lewat “JAGA Bansos” kata Lili, hingga sampai 4 September 2020 setidaknya ada 1.074 keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos.

“(Keluhan) ini ternyata yang tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” terang Lili.

Dari jumlah keluhan yang disampaikan, paling banyak mengaku tidak mendapat bantuan sosial. “Hampir mencapai 500 (keluhan),” jelas Lili.

 

Terpenting Validasi Data

Menyikapi keluhan masyarakat soal penyaluran bantuan sosial masih tinggi, Lili memberberkan sejumlah masukan--yang disampaikan KPK kepada Juliari saat melakukan pertemuan tertutup--agar penyaluran bansos bisa tepat sasat.

Pertama, validasi data. Meski sudah ada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), KPK berharap Kemensos selalu melakukan validasi data penerima manakala akan menyalurkan bansos.

“Validasi data bagi kita memang menjadi utama untuk menghindari keluhan-keluhan tersebut,” tukas Lili.

Lembaga antirasuah juga berharap Juliari menempatkan bawahannya untuk memantau keluhan masyarakat yang disampaikan lewat “Jaga Bansos” supaya bisa langsung ditindaklancuti secara cepat.

JAGA Bansos yang dilakukan KPK itu diteruskan kepada APIP di daerah dan juga pemerintah daerah,” terang Lili.

Selain itu, Kemensos juga perlu mengedukasi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak penerima bansos. “Janganlah kemudian merasa susah, padahal dia punya kemapuan tapi dia juga mau mengambil yang harusnya tidak menjadi haknya,” terang Lili.

 

Butuh Pendampingan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan saran yang disampaikan KPK sangat diperlukan lembaganya untuk mengoptimalkan penyaluran bansos pada 2020.

“Kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua temen-temen KPK,” kata Juliar.

Sebab, kata Juliari, anggaran bansos yang dikelola Kemensos sangat besar. Bantuan yang dialokasikan saat pandemi saja, misalnya, Kemensos mengelola dana Rp127 triliun atau 62,56 persen dari total anggaran perlindungan sosial program pemulihan ekonomi (PEN) yang mencapai Rp203 triliun.

“Anggaran PEN yang dikelola Kemensos cukup besar,” terang Juliari.

Dengan adanya masukan dan pendampingan dari KPK, Juliari berharap pelaksanaan program Kemensos terutama penyaluran bansos pada tahun anggaran 2020 bisa tepat sasaran.

“Tentunya tidak hanya tepat sasaran, tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada,” pungkas Juliari.

Tagar. #KPK #bansos covid-19 #bansos #kementerian sosial

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju