×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Soal Keribetan Berbisnis, Indonesia Jadi Juara 1

Jumat, 16 Oktober 2020, 16:24 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Soal Keribetan Berbisnis, Indonesia Jadi Juara 1

Ilustrasi (Foto: Liputan6.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) yang dirillis oleh TMF Group. Artinya, kemudahan berusaha di Indonesia paling rumit dibandingkan negara lain.

"Indonesia meraih peringkat sebagai tempat paling kompleks untuk berbisnis dalam laporan tahun ini," tulis TMF Group dalam keterangan resmi, Jumat (16/10/2020).

TMF Group adalah lembaga konsultan dan riset asal Belanda.

Dalam melakukan riset, lembaga itu menganalisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI tahun ini. Di antaranya, administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam undang-undang perpajakan, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank.

"Di Indonesia, aktivitas entitas melibatkan hingga 11 izin, terdapat 22 sektor industri dan sekitar 200 subsektor, masing-masing dengan persyaratan yang berbeda," tulis TMF.

Selain Indonesia, empat negara lainnya yang masuk dalam lima besar tempat paling kompleks untuk berbisnis adalah Brasil, Argentina, Bolivia, dan Yunani.

Tahun 2019, Yunani menempati posisi pertama, tetapi negara itu telah melakukan beberapa perbaikan, sehingga peringkatnya turun tahun ini.

Sebaliknya, TMF Group merilis data ranking negara dengan kompleksitas berbisnis paling rendah. Posisi pertama ditempati oleh Curacao, sebuah negara otonom di Belanda. Disusul oleh Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.

 

Regulasi Ganda

Laporan TMF Group menyebutkan, salah satu faktor kompleksitas bisnis berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional adalah memenuhi regulasi internasional dan lokal.

Saat ini, tren internasional mendorong standardisasi global, tetapi pada praktiknya sejumlah regulasi lokal tetap ditemui oleh perusahaan. Bahkan jauh lebih kompleks di beberapa negara.

Beberapa negara di Asia Pasifik dan AS, misalnya, mengharuskan setidaknya satu direktur perusahaan adalah penduduk lokal. Selain itu, 68 persen memiliki aturan yang membatasi perekrutan pekerja asing.

Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional saat membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional.

Ambil contoh di Yunani. Negara itu memberlakukan sekitar 70 undang-undang perpajakan baru setiap tahun. Perusahaan yang ingin beroperasi di Yunani dipaksa untuk mematuhi perubahan aturan tersebut.

Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, 43 persen masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum.

Tetapi, pemberlakuan aturan ini sudah turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 49 persen negara. Argentina, Malaysia, dan Hong Kong telah menghapus persyaratan itu.

Namun, sejumlah negara mulai mengurangi kompleksitas bisnis. Misalnya, China dapat mengenakan pajak perusahaan yang lebih rendah daripada ketentuan nasional untuk menarik investasi. Enam provinsi di China mengenakan pajak perusahaan sebesar 15 persen, lebih kecil daripada tarif nasional sebesar 25 persen.

 

Faktor Teknologi

Selain beberapa faktor kemudahan berusaha yang telah disebutkan di atas, TMF Group menulis, aspek lain yang meningkatkan kemudahan berbisnis adalah tingkat adopsi teknologi. Hasil riset menunjukkan, jumlah negara yang memungkinkan proses bisnis menjadi digital dan dilakukan secara online bertambah.

“Digitalisasi ini berhasil mengurangi birokrasi dan beban bisnis. Salah satu perwujudan efisiensi melalui digitalisasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis,” tulis laporan itu.

Misalnya di beberapa negara, seperti Argentina dan Venezuela, dibutuhkan waktu rata-rata lebih dari tiga bulan. Sedangkan di Curacao hanya butuh waktu sehari memulai bisnis.

"Negara yang kompleks dapat membatasi kesuksesan bisnis atau dapat menghambat investasi. Di sisi lain, kesederhanaan operasi dapat mendorong investasi di negara yang tadinya tidak kompetitif," kata CEO TMF Group Mark Weil.

Tagar. #investasi asing #izin berbisnis #bisnis #izin usaha

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN