×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

SK Menhut Penyebab Utama Deforestasi di Papua

Rabu, 10 Februari 2021, 17:36 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

SK Menhut Penyebab Utama Deforestasi di Papua

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Koalisi Indonesia Memantau menilai, penyebab utama deforestasi di Papua adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) terkait Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) di Papua. Selama kurun waktu 1992-2019, Menhut menerbitkan tak kurang dari 72 surat keputusan untuk melepas 1.569.702 hektare lahan hutan.

Saat konferensi pers ‘Ke Timur: Arah Deforestasi Indonesia’, Rabu (10/2/2021), Direktur Informasi dan data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara mengungkapkan, tujuan PKH adalah untuk keperluan sektor pertanian seluas 1.461.557 hektare. Dari angka itu, 84 atau 1.308.607 hektare digunakan untuk pembangunan kelapa sawit.

Senada, Ketua Eksekutif Gerakan Masyarakat Papua Lestari (Gemapala) Fakfak Nikolas Jemris Imunuplatia mengatakan bahwa penyebab utama deforetasi adalah izin perkebunan sawit yang terus diberikan.

“Bagi kami di Papua, masyarakat sangat lekat dengan hutannya. Izin perkebunan atau pertambangan masih terus sehingga deforestasi tidak bisa dihentikan,” jelasnya.

 

Kian ke Timur

Manager Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri menilai, semakin lama deforestasi semakin banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur.

Data yang dimiliki FWI menunjukkan, deforestasi Indonesia terutama terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selama dua dekade terakhir, hutan Papua mengalami penyusutan sebanyak 663.443 hektare. Dari total luas itu, 29 persen terjadi pada 2001-2010 dan sisanya 71 persen pada 2011-2019. “Puncak deforestasi pada 2015 yang menghilangkan hutan alam 89.881 hektare,” imbuh Mufti.

Deforestasi sepanjang 2001-2010 terbanyak di Kabupaten Boven Digoel, Teluk Bintuni, Kaimana, Mimika, dan Sorong. Sementara pada 2011-2019, selain Boven Digoel, Merauke, Keerom, Nabire, dan Fakfak muncul sebagai daftar baru wilayah dominan deforestasi.

“Jadi, meski secara nasional deforestasi penurunan sejak 2016, tetapi deforestasi di Papua masih tinggi,” katanya.

Untuk itu, Koalisi Indonesia Memantau mendesak pemerintah agar melindungi hutan alam tersisa di Papua, termasuk di dalam konsesi.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap izin-izin eksisting dan memperkuat instrumen perizinan ke depan agar tidak merampas wilayah kelola masyarakat adat/lokal di Papua dan memperkuat instrumen pemekaran wilayah agar tidak menjadi pemicu deforestasi.

“Selanjutnya, perlu mewujudkan hutan adat di Papua. Pelepasan kawasan hutan yang hanya diberikan kepada korporasi dan tidak ada satu pun yang diberikan ke masyarakat adat/lokal,” pungkasnya.

Tagar. #papua #Kementerian LHK #deforestasi #hutan papua #penebangan hutan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya