×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

Sisa Waktu Sebulan, Pembahasan APBD 2021 DKI Belum Juga Dimulai

Kamis, 29 Oktober 2020, 14:17 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Sisa Waktu Sebulan, Pembahasan APBD 2021 DKI Belum Juga Dimulai

Ilustrasi APBD (Foto: Bisnis.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, penyusunan APBD 2021 DKI Jakarta hingga kini belum juga dimulai. Padahal batas penetapan APBD akan dilaksanakan satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya, yakni November. Itu artinya, sisa waktu yang dimiliki untuk membahas APBD 2021 DKI hanya satu bulan.

“Seharusnya jadwal pembahasan Kebijakan Umum (KU) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD awal Juli, tapi sampai sekarang belum ada pembahasan,” jelas Wiliiam dalam diskusi daring, ‘Quo Vadis APBD DKI Jakarta 2021?’, Rabu (28/10/2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, penyusunan APBD 2021 diatur pada awal Juli 2020. Itu berarti, keterlambatan pembahasan KU-PPAS APBD 2021 DKI Jakarta sudah masuk hitungan bulan ke-empat.

Menurut Politisi PSI itu, APBD terbesar di Indonesia ada di Jakarta dan sekarang hanya tinggal ada waktu kurang dari dua bulan atau hanya sebulan lebih sedikit. Karena itu, akan sangat sulit bagi rakyat untuk memeriksa dan ikut berpartipasi.

“Di dalam APBD ada puluhan ribu point anggaran, maka sangat sulit untuk menyisir semuanya dalam waktu yang sangat sedikit,” jelasnya.

Hal itu, kata dia, karena APBD adalah uang rakyat. Karena itu penting bagi warga DKI untuk mengetahui ke mana APBD, uangnya untuk apa saja agar tidak terjadi kesalahan dan penyelewenangan penggunaan duit rakyat. Misalnya, beberapa waktu lalu ditemukan anggaran aneh di APBD DKI, seperti dana untuk pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar dan pembelian pulpen Rp123 miliar.

Karena itu dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk membahas APBD ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta selalu mengalami keterlambatan. Tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bahkan mendapatkan teguran dari Kemendagri karena keterlambatan penyerahan RAPBD 2020.

 

Berpotensi Korupsi

Pada kesempatan yang sama, Inisiator Pantau APDB Jovin Kurniawan menyoroti keterlambatan penyusunan APBD DKI 2021 ini akan berpotensi menyebabkan terjadinya penyelundupan anggaran dan kemungkinan korupsi akan sangat besar.

“Selain itu, pembahasan yang buru-buru akan membuat penyusunan berantakan dan tidak tepat sasaran,” tutur Jovin.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa di masa krisis ini, pihaknya semakin susah mengawasi transparansi anggaran, karena kepala daerah akan menggunakan dalih pandemi untuk menggunakan dan mengalokasikan anggarannya.

“Lalu, 2021 kita akan melakukan pemulihan ekonomi atau masih berjibaku menghadapi pandemi? Belum ada pembahasan sama sekali,” pungkasnya.

Tagar. #apbd 2021 #Anggaran DKI #APBD DKI #rapbd dki 2021

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun