×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Sigi Alokasikan Dana Desa untuk Lingkungan

Senin, 02 Agustus 2021, 20:41 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Sigi Alokasikan Dana Desa untuk Lingkungan

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Infoanggaran.com, Jakarta Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, telah mengalokasikan Dana Desa sebesar 1 persen untuk melestarikan visi lingkungan. Hal itu berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 660-228 Tahun 2017 Tentang Tim Gerakan Sigi Hijau di Kabupaten Sigi.

“Kami mengalokasikan 1 persen dari Dana Desa untuk desa yang berprestasi dalam mendukung implementasi visi untuk melestarikan lingkungan dengan nama Sigi Hijau. Tujuannya, menjaga lingkungan dengan tetap produktif,” jelas Anwar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sigi, Jumat (30/7/2021).

Kini, Kabupaten Sigi menjadi salah satu kabupaten perintis skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Hampir semua desa di Kabupaten Sigi sangat antusias dengan skema TAKE ini. “Dari 176 desa di Kabupaten Sigi, hanya 29 desa yang belum memiliki anggaran terkait kinerja ekologis ini,” lanjut Anwar.

Mayoritas wilayah di Sigi adalah  hutan -- mencapai 70 persen,  sehingga rawan ancaman bencana longsor. 

Rencananya, persentase alokasi dana tersebut akan ditingkatkan per tahunnya. “Kami punya rencana tahun depan mungkin menaikkan alokasi ini bisa sampai 2 atau 3 persen dari alokasi Dana Desa itu sendiri,” ujar Anwar. 

TAKE adalah salah satu dari model transfer fiskal yang berbasis lingkungan. Kementerian Keuangan menetapkan tata kelola pendanaan tersebut melalui tiga skema, yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Tiga skema transfer anggaran tersebut menjadi bentuk penghargaan bagi provinsi, kabupaten, dan desa berdasarkan atas kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa indeks kinerja ekologis yang dinilai di tingkat desa adalah kebijakan anggaran desa untuk penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pertumbuhan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan ketahanan ekologi.

 

Insentif Desa

Kepala Kampung Dayun, Kabupaten Siak, Riau, Nasya Nugrik mengakui skema TAKE langsung dirasakan manfaatnya di tingkat desa.

“Dana insentif TAKE dari kabupaten kami tambahkan dalam anggaran desa yang digunakan untuk membangun embung (waduk mikro) agar penduduk tidak kekurangan air bersih dan budidaya komoditas ramah gambut seperti semangka,” jelas Nasya.

Selain itu, untuk menjaga lingkungan, warga Kampung Dayun fokus pada pengembangan produk turunan yang dikelola UMKM desa. Hal itu supaya masyarakat semakin percaya bahwa menjaga lingkungan itu ada manfaatnya.

Nasya juga menjelaskan kepada warga TAKE berdampak pada penganggaran desa.

“Kami jadi lebih percaya diri untuk membesarkan pemberdayaan masyarakat. Kami membuat turunan dari program TAKE ke RT-RT. Saya sedang membuat sayembara, di mana RT yang giat dalam menghijaukan lingkungan akan menjadi prioritas lokasi untuk program pemberdayaan desa,” kata Nasya.

Desa Dayun menjadi juara I se-Provinsi Riau pada 2018 dengan menciptakan inovasi Simade atau Sistem Informasi Manajemen Desa, yakni pelayanan masyarakat melalui aplikasi smartphone android.

 

SDGs Desa

Selain itu, skema TAKE ini juga segalan dengan komitmen Kementerian Desa untuk bisa menggenjot pembangunan desa dengan memperhatikan keseimbangan ekologi lewat skema Desa SDGs.

“TAKE sudah sejalan dengan dua dari tujuh agenda pembangunan RPJMN 2022-2024 serta garis besar SDGs yang kami dorong untuk desa. Insentif seperti TAKE sesungguhnya bentuk simbiosis mutualisme antara kabupaten dan desa karena tidak hanya memacu inovasi desa dalam penyusunan RKPDes tapi juga akan membuat daerah makin berdaya,” kata Peneliti Muda Kementerian Desa PDTT Marthella Rivera.

Namun terlepas dari ada atau tidak adanya insentif, dia mengatakan, sebenarnya pembangunan desa itu harus ramah lingkungan karena fungsi lingkungan itu menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi juga. “Semua hal itu saling terkait,” pungkas Marthella.

Marthella berharap, jika skema anggaran yang berbasis lingkungan ini sudah dibangun regulasi di tingkat desa, nantinya bisa menjadi pencapaian di tingkat kabupaten dan akhirnya mendorong ke tingkat nasional.

Insentif tidak hanya dalam skema anggaran seperti TAKE, tetapi juga yang bersifat non-fiskal, baik berupa program, fasilitas, bahkan prioritas kesempatan.

Velisitas Sunita, perwakilan kaum muda Sintang menceritakan pengalamannya dengan jaringan kaum muda.

”Mimpi kami adalah untuk mewujudkan Sintang yang maju, berkembang sesuai zaman, dengan tidak merusak lingkungan. Kami harus membantu desa untuk semakin inovatif, kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak tanpa melupakan budaya lokal,” kata dia.

Saat ini, Velisitas mengatakan, pihaknya dan berbagai mitra fokus mengembangkan produk ramah lingkungan ramah sosial  bersama UMKM di berbagai desa sebagai bentuk dukungan kaum muda untuk visi Sintang Lestari. “Saya yakin skema seperti TAKE akan semakin menyemangati desa-desa di Sintang,” tuturnya.

Tagar. #TAKE #Kab Sigi #Dana Desa #transfer fiskal berbasis ekologi #Dana Pengelolaan Lingkungan

Artikel Lainnya

Selasa, 07 April 2020, 13:49 WIB

APD Face Shield dari Tali Kolor ala Kapaldam XII/Tanjungpura

APD dengan fungsi maksimal memanfaatkan bahan yang ada, biayanya murah.

selengkapnya
 APD Face Shield dari Tali Kolor ala Kapaldam XII/Tanjungpura