×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Sewindu UU Desa, Begini Kualitas Transparasi Dana Desa

Jumat, 14 Januari 2022, 15:45 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Sewindu UU Desa, Begini Kualitas Transparasi Dana Desa

Ilustrasi transparansi dana desa di Jawa Tengah. (Foto:jatengprov.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan bahwa sewindu sejak berlakunya Undang-Undang Desa, banyak perubahan dan kemajuan pada pengelolaan Dana Desa. 

Sampai saat ini ada 20 persen dari seluruh kabupaten/kota yang telah membuat peraturan tentang kewenangan desa. Selain itu, perubahan juga terlihat dalam hal transparansi. 

Namun Misbah memberikan catatan walau sudah ada keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, saat ini kualitas transparansi dana desa itu belum berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat. 

“Transparansi memang sudah terlihat, hampir seluruh desa memanfaatkannya tapi apakah kualitas tranparansi itu berkorelasi dengan partisipasi? Ini yang belum,” kata Misbah mengawali Workshop bertajuk Akuntabilitas Dana Desa secara virtual, Jumat (14/1/2022). 

Menurut Misbah, tata kelola dana desa akan semakin maksimal jika ada transparansi. Tujuannya tidak hanya memberikan informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat namun untuk membatasi kewenangan kepala desa.

“Sehingga power kepala desa itu tidak yang paling kuat tapi dikontrol juga oleh warga desa,” ujar Misbah.  

Tim Leader Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) Anna Winoto juga mengemukakan hal senada. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dana desa belum cukup baik.

Namun menurutnya, pengelolaan dana desa sudah mengarah untuk perlindungan sosial. Sebanyak 55 desa di 11 kabupaten/kota yang masuk dalam program Pendampingan Fitra sudah mengalokasikan dana desanya untuk kebutuhan kaum marjinal, kelompok rentan, anak dan disabilitas. Anna berharap program ini tetap dijaga ke depan.

“Desa desa harus diprioritaskan punya peran perlindungan sosial. Selama ini tidak dilirik,” ujar Anna. 

Manager Riset Seknas Fitra Badiul Hadi mengakui ada dampak positif pengelolaan dana desa terhadap 55 desa di 11 kabupaten. Dari pendampingan yang dilakukan Fitra terhadap 55 desa itu, dana desa sudah menyentuh kelompok rentan, disablitas, dan anak.

Walaupun demikian, Badiul mengakui bahwa secara makro kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. 

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di desa per Maret 2021 mencapai 15,37 juta orang. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada periode yang sama sebanyak 12,18 juta.

Kondisi ini menjadi tantangan implementasi UU Desa ke depan. Butuh strategi jitu yang dikembangkan pemerintah dalam untuk mencapai zero kemiskinan ekstrem yang ditargetkan 2024. 

Badiul optimistis, dengan pengelolaan dana desa, target zero kemiskinan ekstrem itu tercapai. 

“Kalau kami melihat peluangnya sangat bessar selama pemerintah pusat memberikan kewenangan utuh kepada desa untuk mengelola dana desa,” ucap Badiul.

Dia menilai selama ini mayoritas dana desa itu untuk pembangunan fisik, sementara alokasi untuk isu pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif masih cukup lemah. Oleh karena itu dia berharap pemerintah serius dan fokus terhadap proses kebijakan ke desa agar betul-betul komprehensif melakukan pemberdayaan masyarakat selain pembangunan infrastruktur di desa.

Tagar. #desa #dana #transparansi #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen