×
Minggu, 20 September 2020
loading content

Setuju Anggaran Bawaslu Rp1,64 Triliun, DPR Tetap Minta Penyesuaian Alokasi

Kamis, 10 September 2020, 17:07 WIB
Penulis: Maryono INFO ANGGARAN
Editor: Jimmy Radjah

Setuju Anggaran Bawaslu Rp1,64 Triliun, DPR Tetap Minta Penyesuaian Alokasi

Kantor Bawaslu (id.wikipedia.org)

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengawasl Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp1,64 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021.

“Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR meminta Bawaslu melakukan penyesuaian anggaran,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam rapat dengar pendapat pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) Bawaslu bersama Sekretaris Jenderas Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kamis (10/9/2020).

Sebelum disetujui Komisi II DPR, Gunawan memaparkan bahwa pagu anggaran Bawaslu dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp1,20 triliun atau setara 73,17 persen. Sementara sisanya sebesar 26,83 persen atau Rp434 miliar untuk penyelenggaraan pemilu.

“Persentase dukungan manajemen dan penyelenggaran pemilu ini memang kelihatan jomplang. Tapi perlu kami laporkan Rp1,2 triliun ini menyangkut untuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Gunawan.

Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran Rp1,64 triliun didistribusikan untuk belanja pegawai Rp440,48 miliar, operasional Rp719,04 miliar, dan belanja non operasional Rp481,81 miliar yang tersebar di Bawaslu pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

 

Rp699,16 Miliar

Selain menyetujui pagu anggaran Rp1,64 triliun, Komisi II DPR juga merestui usulan tambahan anggaran Bawaslu pada 2021 sebesar Rp699,16 miliar.

“Komisi II DPR mengamatkan kepada anggota Banggar (Badan Anggaran) di Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran di Banggar,” terang Saan.

Artinya, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Bawaslu menjadi Rp2,31 triliun.

Dari kebutuhan tambahan dana Rp699,16 miliar, menurut paparan Gunawan, sebanyak Rp108 miliar untuk gaji dan tunjangan pegawai.

“Ini untuk kepentingan CPNS Bawaslu yang saat ini sedang dilakukan seleksi kompetensi bidang,” terang Gunawan.

Gaji dan tunjangan pegawai bagi CPNS, kata Gunawan, belum dialokasikan dalam pagu indikatif yang mencapai Rp1,64 triliun.

Ada pula pos pengadaan kendaraan mobil dinas di 81 satker Bawaslu sebesar Rp180 miliar. Lalu sewa kendaraan roda empat untuk 512 satker Bawaslu kabupaten/kota sebesar Rp61,22 miliar.

“Dari pembelian dan sewa roda empat, dibutuhkan biaya pemeliharaan sekitar Rp45,57 miliar,” kata Gunawan.

Di samping itu, Bawaslu butuh dana tambahan Rp699,16 miliar karena harus menyewa gendung untuk berkantor.

“Kami terpaksa menyewa di Menara Thamrin untuk sebagian biro-biro sehingga kami membutuhkan biaya sewa Rp7,53 miliar,” ujarnya.

Kemudian, keperluan sehari-hari perkantoran Rp16,84 miliar. Terakhir, sebesar Rp279,12 miliar atau setara 39,92 persen dari total tambahan anggaran akan digunakan untuk dukungan managemen dan teknis di Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Tagar. #rapbn 2021 #dpr #bawaslu

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Sabtu, 19 September 2020, 15:06 WIB

Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

Alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021.

selengkapnya
Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu
Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara

Jumat, 18 September 2020, 16:06 WIB

Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara