×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

SETARA Kritik Komnas HAM Soal TWK KPK

Rabu, 18 Agustus 2021, 19:39 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

SETARA Kritik Komnas HAM Soal TWK KPK

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  SETARA Institute mengkritisi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua SETARA Institute Hendardi mengakui, lembaga mana pun boleh mengkaji dan memantau kinerja institusi negara.

Namun jika pemantauan dan pengkajian itu dilakukan oleh lembaga negara, maka harus dilihat apakah itu domain kewenangannya atau sebatas partisipasi merespons aduan warga negara.

"Jika tidak ada kewenangan, maka produk tersebut bisa dianggap tidak berdasar (baseless), membuang-buang waktu dan terjebak pada kasus-kasus yang mungkin popular, tapi bukan merupakan bagian mandat Komnas HAM," kata dia lewat keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021)

Pasal 79 dan Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian. 

Namun menurut Hendardi, produk kerja Komnas HAM bukanlah produk hukum yang pro justisia yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. "Sebagai sebuah rekomendasi, Komnas HAM bisa membawa produk kerjanya kepada pemerintah dan juga DPR," sebutnya.

Dalam kasus pengaduan alih status ASN, produk kerja KPK yang berupa keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dan administrasi negara bisa saja dipersoalkan. Misalnya, diajukan ke PTUN maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu, isu TWK dan Perkom KPK terkait alih status pegawai menjadi ASN bukan ranah Komnas HAM. "Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," tegas Hendardi.

Senin (16/8/2021) kemarin, Komnas HAM mengumumkan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus TWK KPK. Sebelas pelanggaran itu, terjadi dari sisi kebijakan, tindakan atau perlakuan, termasuk juga dari ucapan dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan.

Miskin Terobosan

Ketimbang berkutat lebih jauh soal TWK KPK, Hendardi menilai masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Komnas HAM sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Saat ini, SETARA menilai Komnas HAM hanya gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan. Akibatnya, produksi standar norma terkait banyak hal yang dibuat Komnas HAM tidak memberikan efek perubahan pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan.

Demikian juga produksi rekomendasi yang dihasilkan nyaris tidak memberikan dampak pada upaya perlindungan HAM bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.

Di tengah keterbatasan prestasi Komnas HAM periode 2017-2022, SETARA menilai lembaga ini malah rajin mengambil peran sebagai 'hero' dalam kasus-kasus populer.

“Fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, justru tidak dikerjakan Komnas HAM. Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini,” sambung dia.

Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Komnas HAM perlu melakukan evaluasi menyeluruh pada tata kelola organisasi dan fokus pada tugas dan kewenangannya.

"Kita perlu mendukung Komnas HAM merancang visi baru, strategi baru, termasuk kewenangan baru. Sehingga, kehadiran lembaga ini bisa lebih berdampak bagi pemajuan dan perlindungan HAM," tutupnya.

Tagar. #TWK KPK #KPK #Komnas HAM #SETARA Institute

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19